Uce Prasetyo Apresiasi Langkah Mahyunadi-Kinsu, Imbau Bawaslu Lebih Objektif dan Profesional

INTREN.ID, SANGATTA – Kendati menjadi rival dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), calon Wakil Bupati Kutai Timur nomor urut dua, Uce Prasetyo memberikan dukungan moril kepada pasangan calon nomor urut satu, H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu yang tengah memproses dugaan kecurangan dan pelanggaran.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dirinya memang mendengar adanya isu-isu terkait pelanggaran dan sebagainya. Jika ada yang keberatan dan memiliki bukti, menurutnya, baik jika diproses. Yakni melalui lembaga berwenang.

“Saya mendukung kalau punya data dan bukti memprosesnya ke lembaga yang berkweajiban. Karena di aturannya, pihak perseorangan dan warga negara saja boleh (memprosesnya). Itu bagus. Karena ketika ada suatu permasalahan, ada suatu lembaga, yaitu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum),” kata Uce, ditemui di kediamannya, Kamis (17/12/2020) malam.

Dia mengaku, saat pilkada lalu lebih fokus pada penyembuhan diri. Pasalnya, tak hanya berjuang di pilkada Uce juga harus berjuang selama 42 hari melawan Covid-19. Dengan waktu yang sangat mepet, dirinya dan tim hanya fokus untuk kampanye saja.

“Kemarin kita fokus pada diri sendiri. Untuk melihat kelemahan pihak lain sudah tidak sempat, namanya politik. Namun, ada saja dengar isu-isu (soal dugaan kecurangan dan pelanggaran). Dari pihak ini begini. Tapi saya enggak punya bukti. Sehingga tidak punya dasar untuk menindaklanjutinya,” lanjutnya.

Secara pribadi, lanjut Uce, apa yang dilakukan pasangan Mahyunadi-Kinsu adalah hal yang baik. “Bagus itu, kalau saya pribadi setuju. Bahwa para pihak yang punya bukti memprosesnya kepada Bawaslu. Itu pendidikan politik yang baik. Patut diapreasiasi. Karena disalurkan pada tempatnya. Bukan main hakim sendiri,” beber Uce.

Menurut Uce, ini adalah negara hukum. Tidak bisa hanya cerita. Namun harus dengan pembuktian. Sehingga, mau tim dari pihak manapun, atau warga negara manapun yang menemukan bukti pelanggaran pemilu kepada siapapun, sepatutnya diserahkan kepada lembaga berwenang.

“Saya monitor-monitor saja. Sekarang bolanya ada di lembaga (Bawaslu Kutai Timur, Red.) tersebut. Saya sih berharap Bawaslu objektif, tidak perlu melihat siapa yang bicara. Tidak usah melihat pihak mana, bagaimana aturan mainnya. Sepanjang itu ada aturan mainnya, dan memenuhi unsur di peraturan perundangan tersebut, Bawaslu harus membuat keputusan. Dengan ketegasan tersebut, saya berharap Bawaslu bisa menghindari pengerahan massa,” imbuh Uce.

Uce pun berharap agar Bawaslu bisa bekerja secara profesional dan sesuai aturan. Setiap ada pengaduan, harus ditindaklanjuti. Tidak pandang bulu. Sehingga pilkada berjalan dengan baik.

“Aturan Bawaslu sendiri juga seperti itu. Tentang bagaimana menerima pengaduan, berapa lama mereka memproses. Punya mekanisme untuk itu, apakah itu pelanggaran administrasi pemilu, pidana, atau sengketa mereka putuskan lah. Kepada nomor berapapun, dan kepada siapapun saja. Yang penting ada dasarnya, ada aturannya, ada buktinya, ya lurus saja melihat. Profesional saja. Sanksinya apa,” tegas Uce.

Ditegaskannya lagi, yang harus dilakukan Bawaslu adalah kembali ke aturan. Sehingga bisa mengeluarkan keputusan. Dengan demikian, tidak ada kandidat yang merasa dirugikan.

“Kembalikan ke aturan main, bukan 01, 02, 03. Kembalikan ke aturan main, peraturannya berbicara apa. Selanjutnya aktualnya bagaimana. Kalau ada aturannya, dan ternyata ada tindakan yang tidak sesuai, ada sanksinya. Siapapun itu. Saya lebih menekankan kembali ke aturan main,” jelasnya.

Uce juga mendorong agar Bawaslu membuat keputusan. “Karena kan, ada pelanggaran administratif pemilu, ada juga sengketa hasil pemilihan. Untuk administrasi ada di Bawaslu. Kalau sudah ada hasil pemenang pilkada, baru itu ranahnya MK (Mahkamah Konstitusi). Kalau untuk sekarang, secara formil, diproses dan dibuat keputusan,” ujarnya.

Uce juga meyakini, jika sistem yang sudah ada dijalankan, tidak akan ada pengerahan massa. Karena dengan terjadinya pengerahan massa, justru sangat rawan. Karena pendukung lebih fanatik daripada kandidat.

“Kalau sistem dijalankan, insya Allah (pengerahan) massa tidak perlu. Biar satu orang saja melapor ke Bawaslu, (selama) buktinya materiel lengkap, Bawaslu harus membuat keputusan lah. Saya berharap, dengan sistem jalan, semua pihak menahan diri untuk menggerakan massa. Karena kalau sudah massa yang turun, potensi chaos (kekacauan) tinggi. Pendukung lebih fanatik, lebih emosional. Kalau ada oknum yang mengompori, pasti bentrok,” tutupnya.

Diberitakan, aksi besar-besaran terjadi secara berturut-turut di kantor Bawaslu Kutai Timur dan kantor KPU Kutai Timur. Bahkan, dua hari aksi di KPU Kutai Timur di Jalan A Wahab Syaharanie, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, berakhir dengan bentrokan.

Demo dilakukan terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran pilkada. Di antaranya terkait munculnya pemilih di RT 00, melonjaknya DPTb, banyak beredarnya kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) ganda, pergantian Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), suara sah yang dianggap tidak sah, hingga dugaan intervensi petahana ke anak buahnya yang rekaman audionya sudah beredar. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.