Tinjau Lokasi Banjir Bengkong Swadebi, Pejabat Batam Sepakat Utamakan Kepentingan Umum

INTREN.ID, BATAM – Pejabat Kota Batam melakukan peninjauan ke wilayah Bengkong Swadebi, RT 01 dan 02/RW 02, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam, Selasa (27/10/2020). Peninjauan ini menindaklanjuti rapat dengar pendapat (RDP) perihal penyebab banjir dan penyalahgunaan fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos).

Sejumlah pejabat Kota Batam tersebut adalah Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, perwakilan Direktur pengelolaan lahan BP Batam Mulyadi, serta perwakilan Dinas Bina Marga dan Lurah Bengkong Sadai.

Dalam penjelasan yang diberikan perwakilan Direktur pengelolaan lahan BP Batam, fasum atau fasos adalah bangunan yang dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. Seperti jalan, drainase, gedung pertemuan hingga ruang terbuka hijau.

“Untuk penjelasan fasum adalah demikian, dan itu sudah menjadi aturan yang berlaku,” ucap Mulyadi.

Setelah melakukan pengecekan dengan site plan resmi yang dimiliki BP Batam, harusnya ada jalan yang menghubungkan setiap lorong di wilayah tersebut. Namun jalan itu kini telah ditutup dengan pagar beton oleh seorang warga di ujung lorong.

Lalu disampaikan perwakilan Bina Marga, pembangunan yang telah memakan row drainase di wilayah Bengkong Swadebi membuat Instansi terkait kewalahan menangani permasalahan banjir yang terjadi.

“Dengan keterbatasan alat, situasi dan kondisi yang ada, kami dipaksa melakukan penanganan semaksimal mungkin. Tetapi tidak banyak yang bisa kami lakukan, sehingga banjir masih sering terjadi,” ucap perwakilan Bina Marga.

- ADVERTISEMENT -

Perihal tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto secara tegas mengatakan bahwa Kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan pribadi.

“Baik itu fasum atau fasos harus dikembalikan kepada tupoksinya. Tetapi untuk memastikan hal tersebut kami, melalui BP Batam harus memastikan dengan cara mengukur supaya jelas titik koordinatnya,” katanya.

Atas dasar hasil ukur tersebut, Nuryanto meminta semua pihak harus menyepakati bahwa fasilitas umum harus dipergunakan secara semestinya. Perihal jadwal pengukuran kaveling tersebut, perwakilan Direktur pengelolaan lahan BP Batam menyampaikan masih akan menyampaikan kepada atasan untuk selanjutnya di-crosscheck.

“Akan kita sampaikan kepada Dir Pengelolaan Lahan BP Batam, dan selanjutnya kami menunggu arahannya,” ungkap Nuryanto.

Warga sekitar Efrizal juga menyampaikan beberapa permasalahan lain. Meliputi pendirian tower pemancar sinyal tanpa izin baru dari warga sekitar.

“Izin periode awal dari pendirian tower ini telah habis, tetapi yang bersangkutan menggunakan izin lama untuk periode kedua tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kami berharap ini segera ditindaklanjuti oleh petugas berwenang,” harapnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.