Tidak Dilibatkan dalam Pembatalan Haji, DPR RI Sesalkan Sikap Kemenag

INTREN.ID, JAKARTA – Keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini menuai protes dari legislator. Kritik datang dari Komisi VIII DPR RI yang menilai Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sudah keliru dalam proses pengambilan keputusan pembatalan tersebut.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menganggap Fachrul tidak memahami tata aturan bernegara dalam mengambil keputusan strategis. Harusnya segala sesuatu tentang haji diputuskan bersama DPR.

“Apakah biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan. Termasuk hal yang sangat penting seperti ini, harus bersama DPR untuk memutuskan batal atau tidak,” sebut Yandri, Selasa (2/6/2020).

“Karena ini menyangkut hajat umat Islam, ratusan ribu (jemaah) nasibnya. Tapi kalau Pak Menteri begini, saya enggak tahu Pak Menteri ngerti enggak tata aturan bernegara,” tambah Yandri.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini lalu menyebut keputusan Kemenag membatalkan pelaksanaan Haji 2020 telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag seharusnya tak tergesa-gesa dan harus membaca UU secara seksama.

“Ada tata aturannya tentang haji dan umrah. Jadi haji dan umrah ini bukan sepihak diputuskan oleh pemerintah. Ya Kemenag baca UU-lah. Jangan grasa-grusu,” ungkap legislator asal Banten itu.

Ditambah lagi Arab Saudi belum melaporkan nasib pelaksanaan haji tahun ini akibat pandemi virus corona baru (Covid-19). Sekalipun tempat ibadah di sana sudah mulai dibuka.

“Kita kan belum tahu laporan Arab Saudi bagaimana gimana kalau Arab Saudi, tiba-tiba minggu depan membolehkan berangkat jemaah Haji kita, gimana? Berarti kan Pemerintah enggak bertanggung jawab dong,” tudingnya.

- ADVERTISEMENT -

Karena itu, Yandri menegaskan Komisi VIII DPR RI berencana mengadakan rapat kerja dengan Menag di tengah masa reses pada Kamis (4/6/2020). Guna membahas keputusan pembatalan haji tersebut.

Kritik terhadap pengambilan keputusan Kemenag itu juga datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iskan Qolba Lubis. Dia menyayangkan sikap Kemenag yang membuat keputusan pembatalan penyelenggaraan ibadah Haji 2020 tanpa berkonsultasi dengan Komisi Agama terlebih dahulu.

“Ini tidak lazim dalam mekanisme bernegara, tanpa konsultasi dan melakukan rapat dengan Komisi VIII DPR. Kami Fraksi PKS memprotes sikap yang tidak bijak tersebut,” tutur Iskan.

Lebih lanjut wakil rakyat asal Sumatera Utara itu mempertanyakan penundaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sedianya diagendakan tanggal 2 Juni 2020 dibatalkan tanpa ada penjelasan.

“Keputusan mendadak ini mengagetkan saya. Seharusnya Kemenag RI menunggu dulu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi demi menjaga hubungan bilateral kedua negara,” ujarnya.

Menurut Iskan, sebaiknya pemerintah Indonesia menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi, baru kemudian diputuskan. Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi sendiri meminta untuk menunggu.

“Bagaimana kalau Pemerintah Arab Saudi tersinggung? Kami F-PKS tidak bertanggung jawab atas keputusan sepihak Menteri Agama ini. Saya khawatir ada efek menjadikan hubungan Indonesia dan Saudi merenggang. Seharusnya dikomunikasikan dulu dengan Menteri Haji Saudi atau konsultasi dengan Kemenlu RI,” beber Iskan.

Senada dengan Yandri, Fachrul juga dinilai sudah melangkahi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Umroh dan Haji, terutama pada pasal 46, 47, dan 48. Di pasal itu diatur kebijakan-kebijakan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dengan persetujuan bersama DPR RI. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.