Terduga Penghina Presiden Ditangkap Polisi, SBY: Sedih dan Malu Kita kepada Rakyat Kita

INTREN.ID, JAKARTA – Penangkapan warga Tanjung Pinang berinisial WP (28) Polda Kepri atas dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo justru menuai kritikan. Tak tanggung-tanggung, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung angkat bicara.

Melalui tulisan berjudul “Indonesia Harus Bersatu dan Fokus Pada Penghentian Penyebaran Virus Korona” yang diterima intren.id, SBY menyindir bahwa di tengah upaya menangani wabah Covid-19 alias corona, justru ada yang tidak fokus.

Baca juga: SBY Blak-blakan soal Penanganan Corona, Baca Tulisan Lengkapnya

“Di samping itu, saya melihat masih ada elemen di negeri ini yang belum benar-benar fokus dan tidak bekerja sesuai prioritasnya. Ingat, first thing first. Waktu dan sumber daya kita terbatas, sehingga harus diarahkan kepada kepentingan dan sasaran utama kita saat ini,” kata SBY.

Dia mengaku, memperhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. “Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk mempolisikan warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden (Jokowi) dan para pejabat negara,” bebernya.

Menurutnya, mumpung ketegangan ini belum meningkat, dia pun meminta agar masalah tersebut dapat ditangani dengan tepat dan bijak.

Baca juga: Diduga Hina Presiden Jokowi, Warga Tanjung Pinang Ditangkap Polisi

“Kalau hal ini makin menjadi-jadi, sedih dan malu kita kepada rakyat kita. Rakyat sedang dilanda ketakutan dan juga mengalami kesulitan hidup karena terjadinya wabah korona ini. Juga malu kepada dunia, karena saya amati hal begini (mempolisikan warga atas dugaan menghina presiden, Red.) tidak terjadi di negara lain,” tegasnya.

Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menambahkan, ketegangan vertikal seperti sebenarnya tidak perlu terjadi. Dia pun mengimbau agar makin kompak, makin bersatu, dan makin efektif dalam kerja sama memerangi virus korona saat ini.

“Isu yang muncul sebenarnya klasik dan tidak luar biasa. Intinya adalah bahwa negara, atau pemerintah, akan mempolisikan siapapun yang menghina presiden dan para pejabat pemerintah. Saya pahami ini sebagai peringatan (warning), bukan ancaman, dari pihak yang memiliki kekuasaan di bidang hukum,” sindirnya.

Presiden dua periode itu menyebut, kasus soal dugaan penghinaan kepala negara adalah klasik dan tidak luar biasa. Pasalnya hal itu kerap terjadi di sebuah negara. Sekalipun negara itu menganut sistem demokrasi.

“Biasanya terjadi di negara yang demokrasinya tengah berada dalam masa transisi dan atau konsolidasi. Ataupun negara yang demokrasinya masih mencari bentuk dan model yang paling tepat. Atau negara yang memiliki pranata hukum warisan era kolonialisme. Sistem hukum yang memberikan hak (power) kepada penguasa, untuk menghukum warga negara yang didakwa menghina atau tidak menghormatinya,” bebernya.

Justru, kata SBY, yang menjadi luar biasa adalah kalau hukum-menghukum ini terjadi ketika tengah menghadapi ancaman korona yang serius saat ini.

“Jujur, dalam hati saya harus bertanya mengapa harus ada kegaduhan sosial-politik seperti ini?,” ujar SBY.

Apa yang disampaikan SBY juga diamini Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI), Farkhan Evendi. Organisasi sayap Demokrat itu menyatakan, seyogyanya pemimpin itu harus pemaaf.

“Rakyat sebetulnya ingin berbicara kepada pemimpinnya di tengah beban hidup atas kondisi ekonomi dan pandemi global seperti ini. Wajar kemudian berimbas pada perkataan yang mungkin tidak perlu diunggah ke medsos, dan hal yang wajar itu harus disikapi dengan lapang dada,” ujar Farkhan, Kamis (9/4/2020).

- ADVERTISEMENT -

Menurutnya, beban masyarakat berat. “Mungkin bukan hanya pemimpin yang kena marah, tapi juga sekitarnya, saat orang lapar, ia akan emosional, setidaknya ada yang mau mendengar dia, misal ia perlu bicara ke pemimpin, ya dengarkan saja, tak perlu ditangkap, beban kita selaku anak bangsa sama-sama berat, elemen nonpemerintah sudah bekerja keras menjaga kelangsungan hidup rakyat di tengah situasi berat isolasi diri tanpa banyak bantuan dari pemerintah. Jangan kemudian pemerintah lengah sedikitpun dari prioritas kita saat ini,” katanya.

Pihaknya menyebut, mengedepankan kekuatan pada perbedaan pendapat diharapkan tak perlu dilakukan. Mestinya, pemerintah mampu meyakinkan publik bahwa mereka mampu mengangkat energi kolektif bangsa untuk krisis pandemi global ini.

Farkhan mencontohkan, di masa SBY dan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Meski ada kritik A, selalu dihadapi dengan santai dan tak ada pelaporan.

“Krisis pandemi global saat ini adalah ujian cinta dari pemimpin pada rakyatnya dan dari rakyat kepada pemimpinnya. BMI meyakini kita mampu menumbuhkan semangat sepenanggungan dalam menghadapi marabahaya pandemi global ini. Jangan sampai terjadi juga krisis kasih sayang dan krisis sikap pada yang memilih mereka,” ungkap Farkhan.

Diwartakan sebelumnya, WP digelandang ke Polda Kepri oleh Subdit V Dittipidsiber Ditreskrimsus Polda Kepri atas dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Jokowi.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt saat konferensi pers di Media Center Polda Kepri, Rabu (8/4/2020) mengatakan, WP merupakan warga Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) dengan nama akun Agus Ramhdah.

Dia nekat menampilkan meme atau gambar yang diduga menghina Presiden Jokowi, pada Sabtu (4/4/2020) lalu, sekira pukul 15.00 WIB.

“Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan permusuhan individu atau kelompok berdasarkan antargolongan,” ucap Harry.

Dari hasil penelusuran jejak digital yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri, WP akhirnya berhasil diamankan di kediamannya, Minggu (4/4/2020) sekira pukul 23.00 WIB.

Harry mengungkapkan, alasan WP memposting meme adalah menyindir kinerja Presiden RI. “Bahkan pada keterangan awal pelaku, dirinya mengungkapkan adanya ketidaksukaan terhadap Presiden Republik Indonesia,” ungkap Harry.

Beberapa barang bukti seperti sebuah smartphone, beberapa SIM card, hingga print out postingan di akun Facebook yang terdapat meme ujaran kebencian pun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Atas perbuatannya, pelaku terancam akan dijerat dengan Pasal 45 A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Repubik Indonesia (RI) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 208 Ayat (1) KUHP.

“Untuk ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda hingga satu milliar,” pungkasnya.

Sementara itu, WP sendiri mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut. “Saya meminta maaf kepada masyarakat, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan (menghina presiden) lagi,” katanya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.