Tenaga Kesehatan Demo Kantor di Bupati Kutim, Direktur RSUD Kudungga Klaim Jadi Korban Difitnah

INTREN.ID, SANGATTA – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga angkat suara terkait demo yang dilakukan tenaga kesehatan mereka di Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), di pusat perkantoran Bukit Pelangi, Kamis (4/11/2021). Pihak rumah sakit pelat merah membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada manajemen.

Direktur RSUD Kudungga, dr Anik Istiyandari menegaskan, transparansi terus dilakukan manajemen RSUD Kudungga. Mulai dari tarif penanganan pasien, pengadaan alat kesehatan, hingga insentif penanganan kasus Covid-19 bagi tenaga kesehatan. Semua terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) yang dapat diakses langsung oleh karyawan.

“Aksi demo yang dilakukan oleh tenaga kesehatan RSUD tersebut juga tanpa sepengetahuan kepala bidang pelayanan, maupun komite medik sebagai wadah untuk diusulkan kepada direktur. Poin tuntutan yang digaungkan juga belum pernah diklarifikasi kepada bagian keuangan rumah sakit, bidang yang membawahi, maupun kepada direktur untuk dirumuskan kembali,” katanya, Senin (8/11/2021).

Anik pun mengklarifikasi satu per satu persoalan yang dituntut tenaga kesehatan saat demo. Pembagian insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan misalnya. Menurutnya, insentif itu sudah dibayarkan sesuai aturan dan mengikuti klaim pembayaran yang masuk ke RS. Selain itu juga berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), yang dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali perubahan.

“Rumusan jasa pelayanan Covid-19 berdasarkan peraturan bupati tentang tarif di RS dan SK (surat keputusan) direktur melalui rapat bersama tenaga kesehatan dan manajemen dengan suara terbanyak, serta berdasarkan asas kebersamaan. Mengingat tidak semua tenaga kesehatan bekerja menangani Covid-19 tetapi menunjang pelayanan Covid-19. Lagipula, itu semua sudah diatur di KMK,” tegasnya.

Pun demikian terkait insentif tahun 2020, yang katanya disunat atau jumlahnya tak sesuai dengan yang ditandatangani. Anik meluruskan persolan itu. Dia menjelaskan, sistem pembayaran insentif penanganan Covid-19 pada tahun 2020 lalu, masih melalui Dinas Kesehatan Kutim. Sementara, manajemen RSUD Kudungga hanya melakukan penginputan data. Apabila kurang bayar, pihaknya tidak tahu. Pasalnya, permasalahan itu tidak pernah diklarifikasikan dengan bagian keuangan untuk ditindaklanjuti ke dinas kesehatan.

“Jasa pelayanan Covid-19, pada bulan  Maret-Agustus tahun 2020 sudah dibayarkan sesuai mekanisme. Pembayaran klaim Covid-19 dari bulan September 2020 dan klaim tahun 2021 yang diajukan baru terbayarkan pada bulan Oktober 2021. Sehingga pembayaran JP (jasa pelayanan) terlambat,” sebutnya.

Keterlambatan itu lantaran pembayaran insentif Covid-19 masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan  yang baru disahkan Oktober 2021. “Anggaran masuk ke rekening RSUD Kudungga pada tanggal 1 November 2021, selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing tenaga kesehatan pada tanggal bersamaan,” terangnya.

Sedangkan terkait pengadaan alat kesesehatan, Anik mengungkapkan, tidak semua alat kesehatan berasal dari pengadaan. Pasalnya ada juga bantuan peralatan kesehatan dari beberapa perusahaan, yang tidak diatur spesifikasinya.

“Di musim pandemi ini, kami juga menerima bantuan alat kesehatan dari beberapa perusahaan. Untuk spesifikasinya terserah mereka (perusahaan, Red.) kasih, kami hanya menerima. Kalau pengadaan alat kesehatan, berdasarkan e-catalog,” jelasnya.

Dia pun memastikan bahwa setiap tahunnya, RSUD Kudungga selalu menjalani audit. Baik oleh auditor independen, inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, tidak terdapat penyimpangan keuangan. “Bahkan mendapatkan anugerah Akuntansi Award yang akan diserahterimakan pada tanggal 11 November 2021,” tegasnya lagi.

Anik mendesak agar aktor demo segera menyampaikan permohonan maaf. Pasalnya, selain tuduhan yang dialamatkan tidak sesuai fakta, aksi itu dianggap membentuk opini publik yang merugikan pihak lain. Dia mengingatkan agar sebagai aparatur sipil negara (ASN) dituntut menjalankan disiplin pegawai.

“Sebagai ASN, mereka sudah melanggar UU (Undang-undang) ASN, UU IT (Informasi Teknologi), pencemaran nama baik, menfitnah, dan sudah menyerang harkat dan martabat. Untuk itu kami minta yang melakukannya (demo, Red.) meminta maaf secara langsung dan melalui media masa untuk memulihkan nama baik saya dan manajemen rumah sakit, terhitung dalam waktu tiga hari sejak terbitnya berita ini,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.