Tak Terima Benderanya Dibakar saat Demo Tolak RUU HIP, Begini Respon PDIP

INTREN.ID, JAKARTA – Pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat demo menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan gedung DPR/MPR RI, Rabu (24/6/2020) menuai kecaman dari internal partai. Dalam aksi tersebut, selain bendera PDIP, bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) juga dibakar demonstran.

Melalui keterangan tertulis yang diterima intren.id, partai berlambang banteng moncong putih akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera Partai.

“PDIP ini partai militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” tegas Hasto.

Dia menjelaskan, seluruh kekuatan partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan pandemi Covid-19.

“Presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDIP yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 ketua DPRD, 416 anggota DPRD provinsi, 3.232 anggota DPRD kabupaten/kota, dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” tegasnya.

Karena itulah, atas aksi tersebut PDIP dengan tegas menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah, lanjut Hasto yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996 ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi.

“Adapun berkaitan dengan proses pembahasan RUU HIP, sikap PDIP sejak awal kami tegaskan bahwa partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus mengedepankan dialog. RUU selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” imbaunya.

Menurutnya, Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. “Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya, dan lain-lain. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDIP diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” tutupnya.

Diketahui aksi tersebut bertujuan untuk menolak RUU HIP. Sempat menjadi kontroversi, pemerintah akhirnya menunda pembahasan RUU HIP. RUU ini merupakan usulan dari DPR RI. Karena itu pemerintah meminta DPR lebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal sebelum melakukan pembahasannya lebih lanjut.

Sederet alasan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Khususnya berhubungan aspek substansi dari RUU HIP. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) manyatakan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu masih berlaku mengikat. Karenanya tidak perlu dipersoalkan lagi.

- ADVERTISEMENT -

TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1996 yang mengatur larangan ajaran komunisme/marxisme adalah produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Karena itu TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR itu sendiri.

Dalam hal ini pemerintah mengklaim rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan yang disahkan oleh Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Alasan lain penundaan pembahasan ini yaitu pemerintah sedang fokus dalam penangangan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Kontroversi RUU HIP mencuat ke publik lantaran pada salah satu pasalnya berisi klausul Trisila dan Ekasila, tepatnya di Pasal 7 yang berisi tiga ayat. Pada ayat 1 menyatakan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

Kemudian ayat 2, disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu di ayat 3, Trisila dalam ayat 2 terkristailisasi dalam Ekasila yaitu gotong-royong.

Hal inilah yang lantas menimbulkan polemik di masyarakat. Sejumlah kalangan menganggap perubahan konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

Penolakan secara keras dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia yang mencemaskan bahwa RUU ini adalah celah masuknya paham komunis dan atheis yang bertentangan dengan Pancasila. Sikap MUI kemudian diikuti dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Menariknya, dari sederet fraksi di DPR RI, hanya Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU HIP. PKS bakal menerima RUU tersebut bila beberapa catatan dan kritikan diterima. Khususnya terkait TAP MPRS no XXV/1966 dan Trisila. Namun lantaran catatan dan kritikan itu tak dipenuhi, PKS memutuskan tidak ikut menandatangani usulan RUU. (***)

 

Editor: Guntur Marchista Sunan

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.