Tahapan Pilkada Serentak Dimulai 15 Juni, Begini Mekanismenya

INTREN.ID, JAKARTA – Sempat alot dibahas, Pemerintah akhirnya memutuskan kapan kepastian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 digelar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pilkada serentak di 270 daerah dipastikan digelar 9 Desember 2020, dengan tahapannya mulai dilakukan 15 Juni mendatang.

Dijelaskan, pergeseran waktu pemungutan suara tersebut telah disepakati Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kesepakatan pemungutan pada 9 Desember 2020 diambil berdasarkan pertimbangan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, serta atas saran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” sebut Tito, Kamis (28/5/2020).

Sejatinya pilkada serentak dijadwalkan 23 September 2020. Namun merebaknya pandemi virus corona baru (Covid-19) membuat penyelenggaraannya diubah ke Desember 2020. Pergeseran ini berimplikasi pada tahapan pilkada yang ikut berubah dan akan dimulai 15 Juni 2020.

Tito mengurai, pilkada bakal menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tujuannya mencegah terjadinya penularan Covid-19. Sehingga pesta demokrasi rutin itu dapat berjalan dengan baik.

- ADVERTISEMENT -

“Protokol kesehatan dan koordinasi dengan gugus tugas tetap dijalankan. Itu dilakukan agar saat dimulai kembali tahapan pada 15 Juni nanti, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan,” terangnya.

Disebutkan, ada beberapa poin kesepakatan antara Kemendagri, DPR, dan KPU untuk penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Pertama, persetujuan pilkada sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.

Kedua, Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan rancangan Peraturan KPU RI Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, dan Wali Kota dan Wakil.

“Dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi,” papar Tito.

Poin ketiga yaitu Komisi II DPR meminta KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut secara lebih rinci akan dibahas pemerintah dan DPR. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.