Syukri Wahid Bicara Blak-blakan soal Pemecatan Dirinya Oleh PKS, Mulai Masalah Sumbangan Kurban hingga Pilkada

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid mengaku jika dirinya tengah menjalani sidang di mahkamah partai. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu terpaksa menempuh jalur mahkamah partai karena menganggap ada perlakuan tidak adil dari partai kepada dirinya.

Syukri mengungkapkan jika dirinya dilaporkan dan didakwa pemberhentian tidak hormat sebagai anggota partai dan juga sebagai anggota dewan. Akan tetapi, apa yang dilakukannya dianggap sebagai upaya legal yang sudah diatur Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol).

Syukri membeberkan kepada awak media apa yang telah dialaminya di PKS. Dia mengaku sudah menjalani sidang pertama, dengan agenda  penyampaian tuntutan dan dakwaan. Dakwaannya adalah pemberhentian secara tidak terhormat sebagai anggota partai dan anggota DPRD.

“Minggu depan tanggal 7 November diagendakan sidang pembacaan putusan. Jadi saya baru tahu kalau sidang ini mekanismenya sesingkat itu. Saya pribadi sudah menjalani berbagai sidang. Tapi di mahkamah partai, habis tuntutan langsung vonis. Saya hanya diberikan hak eksepsi tertulis,” ungkapnya.

Syukri telah menyampaikan eksepsinya sebanyak 13 lembar. Dengan lugas, disampaikan pengajuan keberatan karena prosedur yang ditempuh di sidang melanggar hak-hak dasar serta hak asasi manusia dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

“Dakwaan tersebut saya hormati, karena itu merupakan hak partai. Tetapi  saya punya hak untuk membela diri, karena yang dituduhkan itu tidak benar,” ujarnya.

Pada 13 Juni lalu, pertama kali dirinya dipanggil atas dugaan pelanggaran disiplin organisasi. Terdapat empat orang yang dilakukan pemanggilan, kemudian mengerucut menjadi dua orang.

“Tanggal 7 November nanti adalah sidang putusan. Saya tidak tahu, apakah sidang itu nanti saya diberhentikan atau apa, kewenangan itu ada di mahkamah partai. Namun secara pribadi dalam eksepsi, saya menolak dan bahkan tidak akan hadir. Karena bagi saya sudah melanggar hak dasar saya,” tegasnya.

Syukri membeberkan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepadanya oleh partai.
Pertama dianggap melawan partai dikarenakan dengan instruksi DPD PKS Balikpapan tentang jumlah kurban. Di mana dirinya diminta untuk menyumbangkan dua ekor sapi sementara dirinya hanya menyumbang satu ekor sapi.

“Menurut saya ini satu hal yang aneh,  dalam agama saja tidak mewajibkan harus menyumbang dua ekor sapi terlebih saat ini pandemi. Jadi bagi saya ini sudah tidak relevan lagi dengan agama. Kemudian tidak hanya saya yang menyumbang satu ekor sapi, melainkan ada lima orang di fraksi yang satu ekor sapi. Kenapa cuma saya, ini kan tidak adil,” ucapnya.

Tuduhan lain berkenaan dengan melawan perintah partai berkenaan dengan susunan fraksi di tahun 2019. Dia mengakui pernah ada konflik di Fraksi PKS. Namun dia membantah telah melawan partai, melainkan mengembalikan semua pada aturan mainnya, bahwa harus sesuai dengan tata tertib DPRD dan peraturan pemerintah (PP).

Bahwa pimpinan fraksi dipilih oleh anggota dewan dari PKS bukan dipilih oleh partai. Dirinya tidak pernah diajak kapan memilih dan tiba-tiba sudah ada ketua fraksi. “Jadi saya bukan melawan melainkan meluruskan. Pada akhirnya ketua fraksi saya kembalikan di bulan Januari tahun 2020,” tururnya.

Tudingan ketiga dibeberkan yakni dianggap tidak etis karena Musyawarah Nasional (Munas) Partai Gelora secara online pada 19 April lalu. Bukti-bukti yang disertakan menurutnya adalah sebuah fitnah.

“Saya membantah di depan mahkamah. Bahwa, Partai Gelora itu belum pernah munas. Pada 19 April tidak ada agenda nasional apapun, kok tiba-tiba saya dituduhkan seperti ini. Jadi ketika saya akan membuktikan bahwa itu tidak benar saya tidak diberikan kesempatan untuk membela diri,” ungkapnya lagi.

Syukri menduga, pelapor telah memberikan tuduhan palsu dan menyebut itu berbahaya. Syukri menegaskan, bahwa sampai saat ini dirinya masih terdaftar sebagai anggota PKS, karena tiap bulan masih membayar kewajiban. Bahkan dalam hal ini dia menganalogikan, suami istri saja bisa beda partai. Sama halnya jika dirinya dekat dengan orang tertentu yang beda partai, belum tentu dirinya pindah ke partainya.

Karena sahabatnya terdaftar sebagai anggota di partai tersebut. “Kalau Syukri Wahid ada kartu tanda anggota (KTA) Partai Gelora, nah itu yang melanggar undang-undang,” tegasnya.

Tak sampai di situ,  tuduhan yang ditujukan pada dirinya juga mengacu terkait dirinya pendaftaran dirinya sebagai bakal calon kepala daerah yang ada di Partai Golkar.

Dirinya tak menampik  bahwa pernah mendaftar di Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini juga yang dianggap melanggar rambu-rambu partai karena dianggap sudah melanggar dua nama yang diajukan PKS.

Dia menegaskan, ada yang perlu digarisbawahi bahwa dirinya sudah dua periode menjadi Ketua DPD PKS Balikpapan. Kemudian, terakhir level dia sebagai Wakil Ketua Umum DPW PKS Kaltim. Karena pernah ikut pemilihan kepala daerah (pilkada). Sehingga dirinya tahu betul aturan main dengan proses penjaringan bakal calon.

Dirinya tidak tahu kapan itu dibuka, bagaimana penjaringannya, mendaftarkan diri. Sehingga dalam hal ini, dia simpulkan punya hak untuk mendaftarkan tapi tidak diberikan.

“Maka bolehkah saya menggunakan hak di partai lain sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai anggota partai. Karena di rumah sendiri tidak diberikan tempat. Toh dua nama yang diusung PKS, tidak juga digunakan. Pada saat itu kami mendukung Pak Rahmad Mas’ud dan almarhum Thohari Azis saat itu. Artinya tujuan partaikan beregenerasi, kok jutsru memilih orang lain,” bebernya.

Dan yang terakhir dirinya dituding, sebagai provokator memerintahkan untuk tidak memilih PKS di tahun 2024. Hal itu menurutnya tidak masuk akal. Ia yang sudah periode ketiga dengan perolehan suara tertinggi kedua di daerah pemilihan (dapil) utara juga menyangkal tuduhan tersebut.

“Bagaimana nasib pemilih saya? Mereka bukan memilih partai, melainkan memilih nama saya. Dan saya juga harus mempertanggungjawabkan ke mereka, bahwa saya digugat oleh partai. Mudah-mudahan di tanggal 7 nanti bukan akhirnya,” bebernya.

Syukri mengaku apa yang dialaminya tidak hanya menyakitkan, karena selama ini sudah bersungguh-sungguh mengabdi. “Bahkan saya bisa bertaruh dengan enam anggota fraksi. Bukan karena saya sombong, melainkan mau mengadu di mana sisi kinerja saya yang kurang. Tapi kalau begini balasan partai, Kami kembalikan ke mekanisme bahwa di parpol ada undang-undangnya dan di DPRD juga terdapat undang-undangnya, jadi tidak ada lagi saya sembunyikan lagi,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.