Surat Jalan Djoko Tjandra dari Kepolisian Disesalkan Organisasi Sayap Demokrat

INTREN.ID, JAKARTA – Institusi polisi lagi-lagi menjadi bidikan media dalam beberapa waktu belakangan ini. Karena terseret di pusaran kasus Djoko Tjandra. Dalam kasus pengalihan hak tagihan Bank Bali tahun 2003, Djoko ditetapkan sebagai terpidana dan menjadi buronan.

Diduga terdapat dua oknum polisi yang terlibat. Salah satunya adalah Brigjen Prastijo Utomo yang kala itu menjabat Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Prastijo menandatangani surat jalan Djoko Tjandra atau sejumlah surat sakti agar dia bebas melakukan aktivitas pribadi.

Polemik Persekongkolan mereka terbongkar beraawal dari munculnya surat jalan yang tertera tanda tangannya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, penerbitan surat tidak berkaitan dengan jabatan Prasetijo. Dari keterangan Argo, surat jalan seharusnya dikeluarkan Kepala atau Wakil Kepala bareskrim. Dalam hal ini Prasetijo diduga melanggar peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan PP nomer 2 tahun 2003 tentang disiplin Anggota Polri. Dengan hal ini prastijo akan dijerat hukum pidana.

Selain surat jalan, Prasetijo juga disebut terlibat dalam pembuatan surat kesehatan untuk Djoko tjandra.

Ketua organisasi sayap Partai Demokrat, Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menyayangkan keluarnya surat jalan bagi terpidana kasus Bank Bali itu. Apalagi surat itu dikeluarkan oleh kepolisian.

“Ini sangat tidak dibenarkan dalam rumus apapun, karena kode etik adalah sangat penting dalam menjalankan profesionalisme. Maka sesegera mungkin agar Brigjen Prasetyo Utomo segera dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh Propam Polri,” ucap Farkhan. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.