Supaya Jera, Mendagri Minta Pelanggar PSBB Diberi Sanksi Sosial

INTREN.ID, JAKARTA – Setiap pelanggar kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wajib diberi sanksi sosial. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sanksi sosial diberlakukan dengan cara membuat regulasi lokal terkait pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Tujuannya membuat efek jera bagi masyarakat yang kedapatan melanggar.

“Saya minta semua kepala daerah untuk membuat aturan, seperti peraturan daerah kepada pelanggar PSBB. Jadi masyarakat tidak diberikan sanksi pidana, tetapi sanksi sosial,” sebut Tito, Selasa (12/5).

Kata dia, sanksi pidana bagi pelanggar PSBB tidak akan efektif. Karena penerapan pasal-pasal KUHP justru akan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, yang kondisinya terbilang memprihatinkan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Menurut dia, aturan tersebut harus segera dibuat oleh pemerintah daerah agar masyarakat yang melanggar dalam penerapan PSBB tidak masuk ranah pidana.

- ADVERTISEMENT -

“Sanksi sosial itu misalnya berupa sanksi untuk membersihkan lingkungan. Disuruh push up atau yang lainnya hingga mereka jera dan tidak kembali melanggar,” tutur Tito.

Pun begitu, setiap pemerintah daerah, khususnya yang berdekatan DKI Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor dan, Karawang, diminta untuk dapat mendisplinkan warganya guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Harus ada koordinasi antarwilayah, khususnya penyangga ibu kota. Sehingga penanganan Covid-19 bisa terarah,” ungkap Tito.

Apalagi Karawang dan Bekasi merupakan wilayah industri yang menopang ekonomi di Indonesia. Selain mencegah penyebaran kepada manusia, sektor ekonomi harus tetap berjalan meski melambat.

Menurut Tito, perlu ada ketegasan dari kepala daerah untuk mendisiplinkan warganya. Agar menggunakan masker, cuci tangan memakai sabun, dan menghindari kerumunan. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.