Skandal Ketua DPRD Penajam Paser Utara, Booking Mahasiswi di Jakarta, Videonya Esek-eseknya Tersebar

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Syahruddin M Noor bikin heboh jagat dunia maya. Politikus Partai Demokrat itu terciduk berbuat mesum dengan seorang mahasiswi berinisial FA di salah satu hotel di Jakarta. Aksi esek-esek dua sejoli itupun divideokan. Celakanya, videonya tersebar.

Gegara kejadian itu, Syahruddin melaporkan FA yang menjadi pemeran wanita ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan penyebaran video pornografi melalui media elektronik. Laporan itu telah diterima dan teregister dengan Nomor LP/B/270/VI/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 10 Juni 2022.

“Laporannya terkait dugaan tindak pidana menyebarkan konten pornografi melalui media elektronik,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, Selasa (17/1/2023).

Jenderal bintang satu itu menyebut, polisi telah menindaklanjuti laporan tersebut dan menetapkan FA sebagai tersangka. FA dijerat dengan Pasal 45 Ayat 1 Juncto Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 4 Ayat 1 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2008 Jo Pasal 55 KUHP.

“Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar,” jelas Ramadhan.

Hanya saja, Ramadhan belum merinci duduk perkara kasus dugaan pornografi itu. Dia hanya menyebut, saat ini FA juga telah ditahan. “Terhadap tersangka FA telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri. Sampai dengan saat ini penyidik telah melengkapi berkas perkaranya dan akan mengirimkan ke jaksa penuntut umum,” tutupnya.

Terpisah, pengacara FA, Zainul Arifin, mengatakan, kliennya berkenalan dengan Syahruddin dari dua rekanannya. Syahruddin kemudian mengajak FA bertemu di salah satu mal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada 16-17 September 2021.

Dalam pertemuan itu, FA dibujuk dan dijanjikan uang sejumlah Rp 1,5 juta untuk melakukan hubungan pasangan suami istri.

“Dengan terpaksa dan dorongan ekonomi untuk kebutuhan hidup membiayai orang tuanya dan juga kebutuhan biaya kuliahnya maka dengan berat hati, klien kami menyetujuinya,” kata Zainul dalam keterangannya.

FA kemudian dibawa oleh Syahruddin ke sebuah hotel yang tak jauh dari mal tersebut. Di sana, Syahruddin meminta FA untuk masuk ke dalam kamar hotel.

“Berselang beberapa menit terlapor masuk ke kamar hotel tersebut dan langsung mengajak klien kami untuk melakukan hubungan badan suami istri,” beber Zainul.

Setelahnya, FA langsung diberikan uang tunai sebesar Rp 1,5 juta oleh Syahruddin dan pergi meninggalkan hotel tersebut.

“Tanpa sepengetahuan klien kami, tiba-tiba beredar sebuah video mesum berdurasi 3 menit 55 detik di media sosial dan sempat membuat heboh di masyarakat, yang diduga melibatkan klien kami dengan terlapor yang sedang berada di kamar hotel dalam kondisi tanpa busana alias bugil,” jelasnya.

Atas hal tersebut, menurut Zainul, polisi juga perlu menahan Syahruddin disebutnya sebagai pemeran pria dalam video porno tersebut.

“Padahal sesungguhnya pelapor adalah diduga kuat sebagai pelaku atau pemeran yang ada di video tersebut, yang hingga saat ini tidak diproses hukum dan berkeliaran bebas diluar sana,” tutup dia.

Hingga saat ini belum ada keterangan dari Syahruddin mengenai perkara tersebut.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso menyebut Syahruddin tak mengetahui jika FA merekam video tersebut.

“Jadi FA ini pelaku yang melakukan perekaman sekaligus memang yang bersangkutan (Syahruddin) ada di video tersebut. Jadi FA yang melakukan perekaman tanpa sepengetahuan pelapor SMN,” tuturnya.

Rizki mengatakan Syahruddin kemudian melaporkan FA setelah video porno keduanya tersebut tersebar ke media sosial pada Juni 2022 lalu.

“Jadi adanya perekaman dan penyebaran video asusila yang mana memang pelapor ini ada dalam video tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizki menjelaskan pihaknya tidak ikut menetapkan Syahruddin sebagai tersangka lantaran statusnya sebagai terlapor. Namun, Syahruddin bisa dijerat sebagai tersangka jika ada yang melaporkannya.

“Dalam perkara ini yang melaporkan beliau, sebagai korban dalam perkara ini. Tentunya kalau beliau dikenakan sebagai pelaku maupun tersangka harus ada pihak lain yang melapor,” katanya.

Berdasarkan laporan Syahruddin, Bareskrim menetapkan FA dan dua orang lainnya yakni RX dan PW sebagai tersangka penyebaran video porno tersebut.

“PW ini membantu FA yang kemudian diberikan kepada RX untuk pada saat itu sempat di-upload di salah satu media sosial,” jelasnya.

Namun, Rizki tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal motif penyebaran video porno tersebut. Ia hanya memastikan bahwa motif akan terbuka di persidangan. “Itu materi dalam penyidikan, bisa diketahui dalam sidang nantinya,” katanya.

Sementara itu, Komnas Perempuan mendesak pihak kepolisian mengusut pelaku lain dalam kasus dugaan penyebaran konten pornografi yang dilaporkan Ketua DPRD Penajam Paser Utara Syahruddin M Noor ke Bareskrim Polri.

“Komnas Perempuan mendesak polisi juga mengusut pelaku-pelaku lain yang terlibat, yang menyebabkan terjadinya penyebaran video ini,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah.

“Karena dijunctokan pasal 55 KUHP maka ada pelaku lain yang harus diungkap dalam kasus ini, termasuk peran masing-masingnya sehingga terjadi perekaman dan penyebaran konten,” tambahnya.

Siti juga menegaskan bahwa FA memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara. Di antaranya adalah hak praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum yang efektif dan berkualitas, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan hak untuk diinformasikan terkait sangkaan yang dituduhkan serta tidak dibebankan pembuktian.

Dihubungi terpisah, Komisioner Komnas Perempuan lainnya, Theresia Iswarini memastikan pihaknya telah menerima pengaduan yang diajukan FA melalui kuasa hukumnya.

Perempuan yang akrab disapa Rini itu mengatakan kuasa hukum FA, Zainul Arifin mengajukan pengaduan pada 30 September 2022 melalui surat.

“Tanggal 30 September pengaduan awal via surat. Lalu tanggal 17 Januari 2023 kuasa hukum datang ke Komnas Perempuan. Pertemuan offline,” jelas Rini.

Rini lantas menyoroti peran kepolisian dalam menetapkan status FA sebagai korban atau pelaku dalam perkara ini. Pasalnya, menurut kuasa hukum FA, penangkapan dilakukan aparat yang datang tanpa membawa surat.

“FA ditangkap di tempat kos Reksi tanpa ada surat penangkapan. Informasi terkait penahanan diperpanjang sampai 20 Januari 2023,” jelas Rini. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan


FOLLOW ME

Get real time updates directly on you device, subscribe now.