Sidang Dugaan Korupsi Wali Kota Medan Nonaktif, Enam Kadis dan Satu Kasi Dicecar Hakim

INTREN.ID, MEDAN – Sidang dugaan korupsi yang menyerat Wali Kota Medan nonaktif, Dzulmi Eldin kembali digelar, Senin (27/4/2020). Bertempat di Ruang Cakra II Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, sebanyak tujuh saksi dihadirkan.

Enam saksi di antaranya adalah kepala dinas (kadis). Mereka adalah M Husni selaku Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Dammikrot selaku Kadis Perdagangan Kota Medan, Etliati selaku Kadis Koperasi Kota Medan, Benny Iskandar selaku Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Kota Medan, Agus Suriyono selaku Kadis Pariwisata Kota Medan serta Edwin Effendi selaku Kadis Kesehatan Kota Medan.

Satu saksi lainnya berstatus sebagai kepala seksi (kasi). Yaitu Gultom Ridwan Parlin selaku Kasi Pemeliharaan dan Perbaikan Dinas Perhubungan Kota Medan. Mereka adalah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fokus dalam sidang tersebut adalah terdakwa Syamsul Fitri, Kasubag Protokol Pemerintah Kota (Pemkot) Medan. Dalam kasus tersebut, Syamsul diduga meminta uang kepada para kadis untuk mendukung kegiatan operasional Wali Kota Medan.

Saat dicecar majelis hakim, M Husni menjelaskan bahwa saat Syamsul meminta uang kepada dirinya, katanya untuk operasional Wali Kota Medan. Kendati demikian, lanjut dia, Syamsul tidak menyebut nama Dzulmi Eldin saat meminta uang.

“Kalau cuma jual nama Syamsul, saya tidak akan beri (uang) begitu saja. Karena ada iming-iming nama Pak Wali Kota (Dzulmi Eldin, Red.) makanya saya berikan (uangnya),” kata Husni.

Husni menjelaskan, pertama kali dimintai uang adalah saat perjalanan ke Tarakan (Kalimantan Utara). Saat itu Husni juga ikut dalam rombongan. Setelah perjalanan dinas, uang yang diberikannya diganti dengan anggaran negara yang sudah dianggarkan.

Sementara saksi Dammikrot mengatakan, alasannya memberi uang kepada Syamsul karena diminta. “Kalau enggak diminta (uang), enggak saya kasih,” katanya. Kendati demikian, tidak semua orang diberinya uang. Hanya orang tertentu saja.

Sedangkan Etliati dalam sidang tersebut mengungkapkan, maksud memberikan uang tersebut kepada Syamsul hanya untuk membantu saja. “Cuma berniat membantu saja,” ujarnya.

- ADVERTISEMENT -

Saksi lainnya, Benny Iskandar juga mengaku memberikan uang kepada Syamsul. Pertama saat dirinya ke Surabaya. “Kedua karena saya menganggapnya sumbangan, dan yang ketiga untuk kegiatan pemkot,” jelas Benny.

Uang yang diberikan itu di antaranya diberikan sebelum berangkat ke Jepang sebanyak Rp 200 juta. Kemudian saat pulang dari Jepang Rp 250 juta.

Senada dikatakan Edwin Effendi. Alasannya pun sama dengan saksi lainnya. “Untuk membantu dana operasional Wali Kota,” kilahnya.

Pada sidang tersebut, hakim juga “menginterogasi” Gultom Ridwan Parlin. Ridwan mengaku nekat memberikan uang lantaran diminta Kadis Perhubungan, Iswar S untuk diserahkan ke Syamsul Fitri.

Kata Ridwan, uang tersebut dipinjamkan kepada Iswar dengan sistem pembayaran dicicil sebesar Rp 12 juta setiap bulan. Terkait sumber uang Rp 200 juta yang diberikan tersebut, Ridwan mengaku dari dana perbaikan rumah. “Dari uang untuk memperbaiki rumah saya,” jawab Ridwan.

Ridwan menambahkan, dengan memberikan pinjaman uang kepada Iswar, dia berharap adanya promosi jabatan. “Saya berharap Bapak Kadis mempromosikan saya,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, salah seorang penasihat hukum Dzulmi Eldin, Ade Irfan Syahputra Matondang mengatakan, Syamsul ini selaku Kasubag Protokol Pemkot Medan meminta uang kepada kadis-kadis untuk mendukung kegiatan operasional Wali Kota Medan.

“Tapi pada kenyataannya, Wali Kota Medan tidak ada meminta langsung ataupun menyuruh Syamsul Fitri untuk meminta uang kepada kadis-kadis,” katanya. (***)

 

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.