Setahun Penjara bagi Penyerang Novel Baswedan Sangat Menyakiti Rasa Keadilan

INTREN.ID, JAKARTA – Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk hukuman satu tahun penjara terhadap dua terdakwa penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengundang kontroversi. Lantaran dianggap telah meresahkan publik, sebagaimana diutarakan organisasi sayap Partai Demokrat, Bintang Muda Indonesia (BMI).

Ketua Umum BMI Farkhan Evendi mengungkapkan, tuntutan tersebut dinilai merobek-robek rasa keadilan. Sebab kasus penyerangan Novel dianggap publik sebagai tindakan pelemahan KPK sekaligus menghalangi upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Kata dia, saat ini BMI terus mengikuti isu penyerangan Novel Baswedan. BMI peduli dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“BMI menilai perlindungan terhadap petugas KPK adalah kewajiban negara dalam kerangka pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucap Farkhan, Selasa (16/6/2020).

“Atas nama teman-teman BMI dan mewakili suara rakyat Indonesia, saya berharap KPK dapat terus memiliki peran yang penting, jangan sampai dilemahkan,” imbuhnya.

Farkhan menyatakan peristiwa ini akan menjadikan nyanyian perlawanan bagi ketidakadilan yang makin besar. Akan melibas nama salah satu oknum kejaksaan yang kini telah menjadi sorotan publik. BMI dalam hal ini tidak meyakini jika sang pengambil keputusan akan berperang dengan nurani seumur hidup. Tetapi nurani yang tak ada itu akan jadi tontonan publik padanya seumur hidup.

“Potret kemewahan gaya hidup jaksa itu ternyata telah membuat ia dipandang begitu mewah oleh masyarakat. Saya kira BMI akan mendidik terus kader-kadernya untuk menjadi sosok bernurani, yang tak melahirkan kekayaan dari perilaku mencurigakan,” bebernya.

BMI, sebut Farkhan, akan membangun manusia jangka panjang melalui sekolah perkaderan. Agar peka pada persoalan hukum dan membela para penegak hukum yang berjuang untuk rakyat dan siap untuk melibas semua penegak hukum yang tak membahagiakan para pencari keadilan.

- ADVERTISEMENT -

“Tentunya kami kecewa penegakan hukum dan demokrasi yang berhasil dibangun Pak SBY pasca reformasi hari ini diperlakukan semena-mena, ugal-ugalan dan membuat mendidih kembali para pejuang reformasi dan demokrasi,” tegas Farkhan.

Ironisnya, derasnya perhatian rakyat atas kasus ini tak membuat pengambil keputusan bergeming. Hal ini seolah menjadilakn slogan penegakan hukum berubah, dari “Tegakkan keadilan walau langit runtuh” berganti menjadi “Hantam keadilan walau melawan opini publik dan kebenaran”.

“Dunia yang sekejap ini ternyata membuat silau sebagian penegak hukum, ternyata membuat sok jago para oknum yang menjadi harapan dan tumpuan masyarakat sipil dalam menegakkan hukum,” sebutnya.

Karena itu BMI berharap agar Presiden, Ketua KPK dan para pemegang kekuasaan untuk memberi perhatian kepada kasus ini. Farkhan tak bisa membayangkan jika pejuang idealis seperti Novel Baswedan diacuhkan ditengah opini publik yang deras.

“Demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia seolah tanpa orang tua, di kala rakyat selaku anaknya mengharapkan yang terbaik,” ungkapnya.

Menurut Farkhan, kemanusiaan, demokrasi dan penegakan HAM telah ditinggalkan di kasus Novel Baswedan. Keadilan telah terpisah oleh kekuatan kekuasaan. Karena itu pihaknya menyerukan kepada seluruh elemen untuk bersatu dan memeluk bendera perlawanan.

“Kami takkan lelah. BMI akan menjadi sayap partai terdepan yang menjaga nilai-nilai keadilan. BMI bersama perjuangan melawan korupsi dan kriminalisasi penegak hukum di republik ini,” tegasnya. (***)

Editor: Lukman Maulana

 

https://www.youtube.com/watch?v=6w-rJIpMrR0&list=PL3EEz3PC9eUdmAGVf6j56LTcRVfbci2pM

Get real time updates directly on you device, subscribe now.