Sentralisasi Perizinan ke Pusat Rawan Konflik, Dianggap Berpotensi Mengulang Dosa Lampau

INTREN.ID, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin menyambangi kantor Pemerintah Kota Balikpapan dalam kegiatan resesnya, Senin (18/10/2021). Dia disambut hangat oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud beserta para pejabat.

Mahyudin mengatakan, dalam reses kali ini ada beberapa poin yang dibahas. Salah satunya tugas konstitusi DPD RI menghadapi isu tentang amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Tidak ada pembahasan khusus dalam pertemuan tersebut, hanya saja melaksanakan tugas konstitusi DPD RI menghadapi wacana tentang amandamen ke lima UUD 45,” jelas Mahyudin kepada media.

Dalam reses ini, pihaknya ingin mendapatkan support daerah-daerah juga berkaitan dengan lembaga DPD RI untuk melakukan revitalisasi fungsi tugas dan kewenangan DPD. Seperti diketahui, bahwa usia lembaga DPD RI yang memasuki 17 tahun merupakan produk baru di awal reformasi. Di mana sebelumnya, ada yang namanya utusan daerah dan golongan di MPR RI,

“Kami berharap amandemen ini masuk penguatan fungsi DPD untuk sistem dua kamar yang efektif dalam rangka kita perjuangkan kepentingan daerah di nasional, DPR RI kamar ke satu dan DPD RI kamar ke dua,” papar Mahyudin.

Dengan penguatan fungsi DPD akan memungkinkan kewenangan daerah bisa diperkuat kembali seperti yang dulunya. Di mana, zaman otonomi daerah sangat kuat, namun sekarang mulai ditarik kembali. Seperti berbagai perizinan usaha, termasuk contohnya supermarket yang bisa dikeluarkan langsung Kementerian Perdagangan.

“Menurut kami justru itu bisa menimbulkan tumpang tindih kepentingan, bisa jadi wali kota tidak setuju dengan tata kota daerah masing-masing, tidak sesuai dengan kepentingan daerah yang akhirnya dapat menimbulkan konflik,” kata senator asal Kabupaten Kutai Timur (Kutim) itu.

Untuk itulah harus ada sinergitas kerja, termasuk meminta pendapat para bupati, wali kota, dan gubernur tentang penerapannya nanti. Begitu juga dengan UU Cipta Kerja yang dianggap menarik kewenangan daerah ke pusat, padahal sejarah mengatakan desentralisasi lebih baik dari pada sentralisasi.

“Harapan kami kewenangan daerah itu bisa diperkuat kembali karena dulu di zaman otonomi, daerah itu sangat kuat,” terangnya.

Tidak hanya itu, kebijakan penerapan UU Cipta Kerja atau yang karib disapa omnibus law, yang telah berjalan juga banyak memberikan dampak kepada daerah.

“Kalau kita melakukan lagi upaya sentralisasi, maka sama saja kita mengulang dosa lampau. Ini bisa tumpang tindih kepentingan dan akhirnya menyebabkan konflik,” pungkasnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.