Sengketa Lahan Makin Bertambah, BMI Sebut Petani Jadi Korban Objek Monopoli Bisnis Negara

INTREN.ID, JAKARTA – Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menyayangkan masih banyak kasus terkait lahan pertanian. Bukannya berkurang, tetapi malah makin bertambah di berbagai wilayah di indonesia.

Menurut organisasi sayap Partai Demokrat itu, secara tidak langsung ini bisa menjadi kemunduran dalam bidang pertanian dan kemunduran dalam penanganan kesejahteraan rakyat petani di indonesia.

“Bukannya tidak mungkin kedaulatan pangan di indonesia masih hanya mimpi ketika kesejahteran petani diabaikan,” tutur Farkhan.

Dia membeber, baru-baru ini ada kasus agraria lagi sengketa di Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara antara Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) dan PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) atas lahan seluas 854,26 hektar. Sengketa ini berkaitan Hak Guna Usaha (GHU) yang kurang direspon dengan baik oleh pihak PTPN II dengan dampaknya kepada para petani.

Selanjutnya kasus antara petani di Batang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batang terkait sengketa penetapan tanah menjadi kawasan hutan produksi dan memasukkan lahan petani dalam di surat keputusannya. Dilanjutkan kasus Petani Majalengka dengan dengan Perhutani juga.

Menurut Farkhan, seharusnya perlu perhatian dan penanganan khusus terkait sengketa lahan pertanian di berbagai wilayah di Indonesia. Lantaran ini bisa menjadi cerminan buruk penataan agraris Indonesia puluhan tahun.

“Karena perlu diingat bahwasanya hasil komoditas pertaniaan menjadi hajat seluruh rakyat Indonesia. Berbicara pertanian tidak bisa dilepaskan dengan lahan pertanian dan petaninya, maka pemerintah harus lebih serius kembali perhatian dan penanganan ini,” ujar Farkhan.

Melihat kondisi agraria di Indonesia, menurutnya pemerintah terkesan hanya ingin memonopoli bisnis untuk kepentingan negara. Tetapi melupakan rakyat petani yang seharusnya mereka juga harus diperhatikan dan dibina.

Kata dia, terkadang pemerintah melupakan bahwa rakyat ini menjadi salah satu komponen penting dalam meneruskan cita-cita bangsa ini. Pemerintah harus lebih cepat tanggap dalam menangangi sengketa dan masalah pertanian serta mengambil keputusan dan kebijakan memihak kepada rakyat dan tidak merugikan negara.

“Periksa dan evaluasi BUMN terkait seperti Perhutani dan para pejabat terkait konflik agraria. Ketika ini bisa direalisasikan semua akan adanya sinergitas antara petani dan pemerintah serta terbentuknya Indonesia yang adil dan makmur,” tutup Farkhan. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.