Sempat Terhenti Tahun Lalu, Komisi I DPRD Bontang Kembali Godok Raperda Sistem Pengupahan

INTREN.ID, BONTANG – Komisi I DPRD Kota Bontang kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pengupahan. Pembahasan dilanjutkan setelah Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law) disahkan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Ma’ruf Effendy mengatakan, raperda yang dibahas tersebut harus mengacu pada UU Cipta Kerja. Sebelumnya raperda itu sudah digodok wakil rakyat pada 2020 lalu. Namun ditunda lantaran menunggu terbitnya UU Cipta Kerja.

“Targetnya, secepatnya selesai. Raperda Sistem Pengupahan merupakan inisiatif dari DPRD Kota Bontang. Pembahasan sempat terhenti karena menunggu terbitnya aturan UU Cipta Kerja. Baru sekarang bisa kita bahas lagi,” kata Ma’ruf yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bontang itu.

Nantinya, sambungnya lagi, pembahasan raperda akan dikoordinir oleh DPRD Bontang. Sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, menyesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat. (***/adv)

Reporter: Herdianto

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.