Sekjen FKPD PD Sebut Subur Sembiring Bukan Pendiri Partai Demokrat

INTREN.ID, JAKARTA – Pernyataan Subur Sembiring yang mempertanyakan Legalitas Formal Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres ke 5 pada Maret 2020 mendapat tanggapan dari Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat (PD). Terlebih Subur Sembiring selama ini selalu mengatasnamakan Plt Ketua Umum FKPD PD.

Sekjen FKPD PD Akbar Yahya Yogerasi dalam keterangan tertulis yang dikirim ke intren.id menginformasikan, FKPD PD didirikan almarhum Ventje Marthin Rumangkang yang merupakan pendiri utama partai berlambang mercy tersebut.

“FKPD didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan masukan kepada Partai Demokrat dengan cara sebaik-baiknya untuk secara bersama-sama membesarkan dan menjaga marwah Partai Demokrat,” terang Akbar.

Dijelaskan, dalam landasannya yang dapat menjadi Ketua Umum FKPD adalah pendiri Partai Demokrat yang terdapat dalam Akta Pendirian (salah satu dari 99 nama yang ada). Sementara Subur Sembiring, sebut Akbar, bukan pendiri Partai Demokrat.

“FKPD PD terdiri dari pendiri dan deklarator dan Kader Partai Demokrat. Baik yang berada di struktur kepengurusan maupun tidak,” tegasnya.

Akbar lantas menyoroti sepak terjang Subur Sembiring yang seolah-olah FKPD PD berada dalam kekuasaannya. Sehingga dengan mudahnya berkoar mengatasnamakan FKPD PD.

“Sudah beberapa bulan ini saya bersabar dan mencoba untuk diam dengan harapan kiranya Saudara Subur Sembiring dapat menyadari bahwa alangkah bijaknya jika saran dan masukan tersebut diberikan dengan cara yang baik tanpa harus menyerang,” beber Akbar.

- ADVERTISEMENT -

Kata dia, sejak Ventje Rumangkang yang merupakan Ketua Umum FKPD PD meninggal dunia 3,5 bulan yang lalu, FKPD PD belum pernah melaksanakan kongres ataupun kongres luar biasa untuk mengangkat siapapun sebagai ketua umumnya.

Pun demikian, tidak ada satupun pasal dalam AD/ART yang menyatakan FKPD PD dapat mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. “Untuk itu marilah kita dengan penuh kesadaran dan kebersamaan untuk saling menghargai satu sama lain didalam tubuh FKPD PD,” tutur Akbar.

Terkait jabatan Plt Ketua Umum yang selalu dibawa-bawa, dia menyatakan rapat pleno yang diadakan untuk menetapkan Subur Sembiring sebagai Plt Ketua Umum FKPD PD dilakukan hanya untuk mengisi kekosongan Kepemimpinan sementara. Namun faktanya sampai saat ini tidak pernah ada SK tentang Subur Sembiring menjadi Plt Ketua Umum FKPD PD.

“Jadi dari semua sepak terjang yang dilakukan oleh Saudara Subur Sembiring tentunya ini tidak benar mengatasnamakan FKPD PD. Karena FKPD terdiri dari dewan pembina, dewan penasihat, dewan pertimbangan, dewan kehormatan, dan pengurus harian. Artinya tentu Saudara Subur Sembiring tidak seorang diri,” urai Akbar.

Ke depan, sambungnya, melalui Kongres FKPD PD akan menentukan siapa ketua umum yang definitif. Sehingga dapat terus memberikan manfaat untuk kebesaran Partai Demokrat.

Kemudian kepada pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) Yasonna Laoly, Akbar dalam kapasitasnya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat 2020-2025 mengucapkan terima kasih. Lantaran telah mengesahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Surat Keputusan Nomor M.HH-10.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 yang ditantangani 18 Mei 2020 yang lalu. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.