Sejumlah Pejabat Batam Bakal Tinjau Penyebab Banjir di Bengkong Swadebi

INTREN.ID, BATAM – Sejumlah pejabat Kota Batam seperti DPRD Kota Batam, petinggi BP Batam, serta kepala dinas akan meninjau wilayah Bengkong Swadebi, RT 01 dan 02/ RW 02, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batam.

Rencana peninjauan tersebut dilakukan setelah sejumlah warga Bengkong Swadebi melakukan pertemuan dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ketua DPRD Kota Batam Nuryanto pada Jumat (23/10/2020) lalu. Bersama Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Kadis Bina Marga dan SDA, Camat Bengkong dan Lurah Bengkong Sadai.

Dalam pertemuan tersebut, Efrizal seorang warga Bengkong Swadebi menyampaikan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi warga setempat. Karena telah menyebabkan banjir hingga permasalahan lain yang membahayakan kesehatan.

Dalam penyampaiannya, Efrizal menyoroti pembangunan pagar beton dan pagar yang dilakukan salah satu warga di lorong tersebut. Yang telah menutup akses jalan serta menghambat saluran air.

“Pembangunan pagar beton di ujung jalan telah menutup akses jalan warga sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan telah menimbulkan banjir yang luar biasa beberapa waktu lalu,” ucap Efrizal.

Sementara itu Yohanes Barus perwakilan warga juga menyampaikan adanya pembangunan tower yang telah memasuki periode kedua. Namun belum adanya sosialisasi kepada masyarakat.

“Pada periode kedua ini memang belum ada sosialisasi perihal izin dari warga sekitar dalam perpanjangan kontrak tower tersebut,” katanya.

Bahkan menurutnya, risiko yang dapat terjadi kepada masyarakat sekitar dari keberadaan tower tersebut juga harus segera dipertimbangkan. “Banyak kok yang bisa terjadi. Seperti gangguan kesehatan hingga mengganggu kenyamanan warga sekitar dalam menggunakan handphone. Karena bisa mempengaruhi sinyal,” katanya.

- ADVERTISEMENT -

Menggapai hal tersebut, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto telah sepakat melakukan peninjauan ke lokasi tersebut dengan mengajak pihak terkait.

“DPRD Bersama BP Batam dan Pemko Batam akan melakukan pengecekan di lapangan pada hari Selasa (27 Oktober 2020) yang mana BP Batam membawa Rencana Lokasi asli (keaslian Site Plan),” kata pria yang akrab dipanggil Cak Nur tersebut.

Nuryanto juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan dengan fasilitas umum (jalan) tidak memiliki izin untuk kepentingan pribadi. Maka harus dibongkar karena melanggar peraturan-undangan.

“Ya intinya parit dari hulu ke hilir harus sesuai dengan baris saluran, supaya tidak mengakibatkan banjir,” tambahnya.

Pengurus Bintang Muda Indonesia (BMI) Provinsi Kepri Sultoni juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan advokasi kepada sejumlah warga. Untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut.

“Jadi intinya agar aturan dan hukum yang berlaku agar diterapkan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

“Kami dari Bintang Muda Indonesia Kepri sangat berterima kasih kepada pihak DPRD Batam, BP Batam, PU Bina Marga, lurah dan camat yang mempunyai semangat yang sama. Yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.