Sebelum Sanksi Berlaku, Pemko Batam Terus Sosialisasikan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

INTREN.ID, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 wilayah Sekupang terus bergerak menyosialisasikan Peraturan Wali Kota (Perwako) 49/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Sebagaimana dilakukan Sabtu (5/9/2020) lalu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam Azril Apriansyah mengatakan, saat melakukan sosialisasi di wilayah Sekupang, petugas masih menemukan warga yang mengabaikan protokol kesehatan. Sehingga petugas langsung menyodorkan Perwako yang mengatur soal kewajiban menerapkan protokol kesehatan dan juga sanksi bagi pelanggar.

“Malam ini (Sabtu, Red.) kami masih tahap sosialisasi dan sekadar mengingatkan warga,” ucap Azril.

Petugas yang melakukan sosialisasi terdiri dari TNI-Polri dan Satpol PP juga diperkuat unsur pimpinan kecamatan, Inspektorat Batam, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Batam, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) Batam, dan Diskominfo Batam.

Untuk lokasi patroli antara lain di sekitar STC, Tiban Princess, Tiban Mc Dermott, Tiban Centre, dan kafe di Jalan utama kawasan Kantor Lurah Patam Lestari. “Bagi warga yang tetap abai protokol kesehatan tersebut akan ada sanksi jika tahapan sosialisasi tersebut selesai,” ungkap Azril.

Hingga saat ini petugas belum melakukan penindakan. Namun kepada masyarakat diingatkan bahwa sanksi pada Perwako ini efektif akan langsung mulai diterapkan pada Rabu (9/9/2020) mendatang. “Jika tidak mau terkena sanksi maka patuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Perwako yang disosialisasikan berisi mewajibkan semua pihak menerapkan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu juga ada sanksi berupa teguran, denda, hingga kerja sosial selama dua jam bagi si pelanggar.

Untuk sanksi bagi perorangan, berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial dan denda administratif Rp 250 ribu atau membersihkan fasilitas umum atau area publik selama 120 menit.

Sedangkan sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yaitu teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama. Kemudian penghentian sementara operasional usaha selama tiga hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran antara Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

“Dan apabila sampai pada pelanggaran ketiga, maka akan dikenakan sanksi penghentian sementara operasional usaha selama tujuh hari. Atau denda administratif antara Rp 1 juta hingga Rp 4 juta. Pemerintah akan mencabut izin usaha, apabila sampai pelanggaran keempat,” sebut Azril. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.