Sayap Partai Demokrat Soroti Efek PPKM Darurat, Desak Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pengangguran dan Krisis Ekonomi

INTREN.ID, JAKARTA – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah mulai tampak di tengah-tengah situasi sulit Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tidak sedikit perusahaan yang harus mengambil langkah untuk mengurangi karyawannya sejak saat ini. Misalnya dengan cara dirumahkan, bahkan sebagian ada yang mengambil langkan untuk PHK.

Kondisi ini juga diperparah, di mana pusat perbelanjaan mengalami kemacetan akibat tidak adanya transaksi jual-beli dan rendahnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, pengusaha tetap diminta untuk membayar berbagai pungutan dan pajak/retribusi, namun pendapatan sekarat akibat banyak aturan yang menghambat.

Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI), Farkhan Evendi mewanti-wanti akan terjadinya lonjakan pengangguran, mengingat sampai saat ini belum ada tanda-tanda normal dan lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi. Bahkan Indonesia disebut mengalami kasus terbanyak nomor satu di dunia.

“Pemerintah harus antisipasi dan memikirkan bagaimana supaya gelombang PHK besar-besaran tidak terjadi. Jangan sampai ada krisis ekonomi seperti di tahun 1998,” ucap Farkhan, melalui keterangan tertulis yang diterima intren.id, Senin (19/7/2021).

Menurut kaca mata sayap Partai Demokrat itu, sambung Farkhan, apabila dibandingkan dengan krisis 1998, ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dan sehat. Namun, hal itu bukan mustahil jika peningkatan kasus iris beralias corona ini terus terjadi hingga batasan PPKM Darurat terus berlanjut.

“Maka mulai dari sekarang pemerintah harus memikirkan bagaimana jika krisis ekonomi terjadi. Diperlukan langkah yang cepat, tepat dan menyeluruh di segala sektor,” pungkas Farkhan. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.