Sandiaga Uno Khawatirkan RUU Omnibus Law, Ini Tiga Alasannya

INTREN.ID, JAKARTA – Polemik penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law mendapat tanggapan dari politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno. Saat ditanya perihal RUU ini, pria yang pernah menjadi calon Wakil Presiden RI ini menyatakan kekhawatirannya terhadap beberapa poin dalam RUU ini.

Kata Sandiaga, tujuan RUU ini sejatinya baik. Lantaran dibuat untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Ujungnya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Namun saat mempelajarinya, dia menemukan beberapa hal yang mengganjal.

“Drafnya ada di meja saya, setebal 1000 lembar, 1224 pasal yang terdampak, dan 76 undang-undang. Mulai dari ketenagakerjaan, perizinan, otonomi daerah, lingkungan hidup sampai kepada sertifikasi semua ada di situ,” kata Sandiaga dalam sebuah diskusi, Selasa (10/3/2020).

Dia menyebut, mulai dari ketenagakerjaan, perizinan, otonomi daerah, lingkungan hidup, sampai kepada sertifikasi semua ada dalam RUU Omnibus Law. Dirinya tengah meneliti dan diminta untuk memberi masukan kepada pemerintah juga Partai Gerindra.

“Awal-awal yang menjadi kekhawatiran saya adalah masalah kesejahteraan para pekerja, karena ada secara fundamental diubah. Dari sistem pesangon ke sistem sweetner (pemanis) itu yang pasti kita pelajari,” jelas Sandiaga.

- ADVERTISEMENT -

Hal kedua yang dikhawatirkannya yaitu terkait masalah lingkungan hidup. Pasalnya, ada kekhawatiran bahwa perizinan-perizinan dipermudah sehingga dampak lingkungan hidup tidak diperhatikan. “Itu juga harus dipastikan undang-undang ini tidak melegalkan kerusakan lingkungan,” tutur mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Kekhawatiran ketiga yaitu masalah peran otonomi daerah. Menurut Sandiaga, terlihat kesan undang-undang ini secara kasat mata mulai mengambil kewenangan daerah untuk kembali ke pusat. Kemudian yang menjadi perhatian lainnya, yaitu di Omnibus Law ini yang baru terlihat ada beberapa pasal yang memang memudahkan datangnya tenaga kerja asing.

“Saya bisa menerima (tenaga kerja asing) selama tidak ada tenaga kerja Indonesia yang bisa mengisi pekerjaan tersebut. Tetapi kalau ada orang Indonesia kesempatannya harus diberikan kepada orang Indonesia. Juga hal-hal seperti tenaga kerja asing tidak perlu bisa berbahasa Indonesia padahal kita hidup dalam kearifan lokal,” urainya.

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, sambung Sandiaga, akan dibahas lebih lanjut lewat diskursus di dalam internal Partai Gerindra. Dia lantas meminta semua pihak yang mengkhawatirkan RUU ini untuk bersabar.

“Karena ini menjadi bola salju, jadi kekecewaan ini menjadi sebuah ketidakpastian yang baru. Niatnya baik, nawaitunya baik, menciptakan lapangan kerja. Tetapi ternyata kita juga khawatir perizinannya untuk usaha besar, lapangan kerja yang 97 persen diciptakan oleh usaha kecil itu justru malah merugikan usaha kecil dan menengah,” tegas Sandiaga. (***)

Penulis: Lukman Maulana
Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.