Samarinda Sukses Raih TPID Award Lagi, Dianggap Berperan dalam Menjaga Stabilitas Harga di Daerah

INTREN.ID, JAKARTA – Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang menambah koleksi penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk yang ke empat kalinya. Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (22/10/2020).

“Alhamdulillah kembali saya yang juga ketua TPID Kota Samarinda berhasil menerima penghargaan. Ini adalah yang ke empat kali khusus TPID,” kata Jaang seusai menerima penghargaan di ruang Graha Sawala Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Perlu diketahui empat kali penghargaan TPID yang diraih Samarinda yakni TPID Berprestasi tahun 2015 diserahkan Presiden RI Joko Widodo, kemudian TPID Terbaik Nasional tahun 2017 yang diserahkan tahun 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo, TPID 2018 yang pada tahun 2019 diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, dan TPID Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Kalimantan tahun 2019 diserahkan Airlangga didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Penyerahan penghargaan ini adalah rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020 dengan tema “Transformasi Digital UMKM Pangan, Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju”.

Rapat koordinasi yang dibuka Presiden RI Joko Widodo secara virtual ini diikuti 635 peserta secara virtual dan peserta terbatas.

- ADVERTISEMENT -

Selain Samarinda, dua kota dan dua kabupaten lainnya, yaitu Gorontalo, Jayapura, Banyuwangi, dan Bungo juga mendapat penghargaan ini. Gubernur Kaltim Isran Noor pun juga mendapat penghargaan bersama Wali Kota Samarinda.

Sekadar diketahui, TPID menekankan pentingnya kerangka kerja sama untuk lebih bersinergi antardaerah yang searah dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

TPID berperan dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), biro perekonomian, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, Bulog, badan usaha milik daerah (BUMD), serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga.

TPID dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.