Safaruddin Dukung Penguatan Anggaran Mahkamah Konstitusi, Dorong Persiapan Sarana dan Prasarana untuk Hadapi Pemilu 2024

INTREN.ID, JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Prof Dr M Guntur Hamzah SH MH dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023 serta pembahasan usulan program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari komisi, Kamis (1/9/2022). Para wakil rakyat pun membedah satu per satu usulan anggaran dan program yang diajukan lembaga itu.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin mengatakan, 2024 mendatang sudah memasuki tahun politik. Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan digelar bersamaan, disusul hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Oleh karena itu, dia mendorong agar Mahkamah Konstitusi mempersiapkan sarana dan prasarana dari sekarang.

“Mahkamah Konstitusi ini menghadapi Pemilu (Pemilihan Umum/Pileg, Pilpres, dan Pilkada) 2024. Sekarang sudah harus mempersiapkan betul sarana dan prasarananya. Ini ada tambahan anggaran sekitar Rp 906 miliar (Rp 906.636.707.000). (Rinciannya) untuk renovasi gedung I dan gedung II Rp 836 miliar dan penanganan perkara Rp 70,6 miliar (Rp 70.636.7070.000),” kata anggota Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu juga mempertanyakan perihal waktu penyelesaian renovasi gedung I dan gedung II Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, dia mendukung penuh penguatan anggaran di lembaga tersebut. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan saat pesta demokrasi mendatang akan muncul banyak gugatan-gugatan perkara konstitusi.

“Sekarang ini kan 2022, sementara anggaran tahun depan di 2023. Apakah renovasi ini bisa selesai. Targetnya, kapan selesai dan bisa dipakai itu bulan berapa di 2023. Kan ini diperuntukkan untuk menghadapi Pemilu. Jangan sampai Pemilu berlangsung Februari, tapi gedungnya belum selesai. Ini kan supaya dihitung waktunya. Dan kami, saya kira mendukung penguatan anggaran terhadap Mahkamah Konstitusi. Memang satu tahun yang harus kita persiapkan. Nanti kan legislatif, presiden, habis itu pilkada. Nanti akan menghadapi banyak gugatan-gugatan,” kata Kapolda Kaltim 2015-2018 itu.

Sementara, Guntur Hamzah menjelaskan, penambahan anggaran itu dibagi menjadi dua peruntukkan. Rp 70,6 miliar untuk perkara Pengujian Undang-undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negarap (SKLN), dan perkara lainnya sebanyak 93 perkara. Kemudian Rp 836 miliar untuk renovasi gedung I dan II, khususnya gedung II untuk menyimpan berkas-berkas perkara konstitusi nantinya.

“Terima kasih Bapak Jenderal Safaruddin, perlu kami sampaikan, desain perencanaannya (gedung I dan I, Red.) sudah dilakukan tahun ini dengan anggaran yang ada. Sehingga pelaksanaannya bisa mulai dilakukan pada Januari 2022. Estimasi waktu penyelesaiannya adalah enam bulan. Oktober kemungkinan sudah selesai, finishing satu bulan. Jadi perkiraan pada bulan November sudah selesai secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi menangani perkara setelah ada ketetapan dari KPU (Komisi Pemilihan Umumg. Perkiraan bulan Mei. Jadi dari segi waktu sangat mencukupi,” katanya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.