Resmi, Pemerintah Larang Masyarakat Mudik ke Kampung Halaman

Jokowi Tak Mau Ambil Risiko Penyebaran Corona Lebih Luas Lagi

INTREN.ID, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melarang semua masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona baru (Covid-19).

“Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kita larang,” sebut Jokowi, Selasa (21/4/2020).

Dia mengatakan, larangan itu berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Yaitu dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan dan pendalaman di lapangan.

“Dari hasil survei disampaikan yang tidak mudik 68 persen. Yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi,” jelas Jokowi.

Mendapati penyebaran Covid-19 sudah sedemikian parahnya, Jokowi mengaku tidak ingin mengambil risiko penyebaran lebih luas lagi. Dari situlah dia mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN dilakukan pada pekan lalu.

“Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan,” tutur orang nomor satu di republik itu.

Kata Jokowi, masyarakat yang tidak mudik menurut Jokowi sudah terbantu dengan sejumlah bantuan sosial (bansos). Pembagian sembako untuk Jabodetabek, Kartu Prakerja sudah berjalan, termasuk bansos tunai.

- ADVERTISEMENT -

Namun tak lama berselang, keputusan Jokowi dikoreksi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan. Kata dia, larangan mudik berlaku untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan zona merah.

“(Larangan mudik) untuk wilayah Jabotabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan juga wilayah yang masuk zona merah Virus Corona. Jadi saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa mengatur di sana,” ungkap Luhut.

Larangan mudik itu nantinya tidak membolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun distribusi logistik masih diperbolehkan. Termasuk arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau yang dikenal dengan istilah aglomerasi.

Transportasi massal di Jabodetabek seperti Kereta Rel Listrik (KRL) juga akan jalan. Lantaran untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja, khususnya tenaga kesehatan.

“Jadi saya ulangi KRL juga tidak akan ditutup. Ini untuk cleaning service, (pekerja) rumah sakit, dan sebagainya karena mereka banyak dari hasil temuan kami yang naik KRL Bogor-Jakarta itu bekerja dalam bidang-bidang tadi,” paparnya.

Larangan mudik ini sendiri berlaku efektif sejak Jumat (24/4/2020). Saat ini pemerintah sedang menyiapkan sanksi-sanksi yang akan efektif dikerjakan mulai 7 Mei 2020. Kata dia, pelarangan mudik itu tidak diputuskan secara tergesa-gesa.

“Jadi strategi pemerintah adalah strategi yang bertahap. Bahasa keren militernya saya sebut bertahap, bertingkat, dan berlanjut,” terang Luhut. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.