Relokasi Warga Bantaran Sungai Karang Mumus Dikebut, Anggaran Kerahiman Masih Proses Revisi

INTREN.ID, SAMARINDA – Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Warga Bantaran Sungai Karang Mumus segmen Pasar Segiri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, menerima laporan penghitungan sementara penentuan besaran dana kerahiman yang diterima atas kepemilikan bangunan untuk RT 26 dan 27 dari Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP) atau appraisal.

Hasil hitungan dari tim KJPP yang dipaparkan Kamis (05/11/2020) pagi di Balai Kota Samarinda, dana yang harus digelontorkan Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani dampak sosial untuk 308 bidang bangunan di dua RT tadi sebesar Rp 4,08 miliar. Di mana estimasi hitungan berdasar acuan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018 meliputi pembiayaan pembersihan, mobilisasi, sewa rumah hingga tunjangan kehilangan pendapatan.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Samarinda, Sugeng Chairuddin selaku ketua tim terpadu menuturkan, jika nilai nominal yang disampaikan KJPP masih belum final. Karena masih ada revisi atas usulan yang disampaikan oleh tim terpadu yang terdiri dari berbagai unsur. Khususnya terkait masing-masing item untuk pembiayaan tertentu. Mengingat untuk penanganan dampak sosial, anggaran yang tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan hanya berkisar Rp 3,3 miliar.

“Jadi kalau Rp 4 miliar, masih ada kekurangan sekitar Rp 700 juta, sehingga kami minta untuk ditinjau kembali seperti biaya pembongkaran bangunan. Karena saat pembongkaran sebelumnya di RT 28, tidak ada item ini. Di mana pembongkaran dilakukan sendiri oleh si pemilik rumah, sehingga kayu dan bahan bangunan yang terbongkar bisa mereka ambil kembali dan kami membantu untuk mobilisasinya,” kata Sugeng.

Oleh karena itu, sambung Sugeng, harapannya besaran anggaran untuk kerahiman di dua RT tersebut harusnya tidak jauh berbeda dengan besaran anggaran saat pemerintah mengatasi pembongkaran untuk warga di RT 28. Walaupun hasil angket yang disebar oleh tim KJPP kepada warga RT 26 dan RT 27 akibat pembongkaran nanti, satu warga ada yang bisa kehilangan pendapatan sebulan mencapai Rp 30 hingga 50 juta.

“Saya enggak tahu itu betul atau tidak, yang jelas nilai penghasilan tadi berdasarkan pengakuan warga itu sendiri menurut hasil jajak survei yang dilakukan KJPP. Ya logikanya kalau sampai Rp 30 juta sebulan kenapa tidak cari tempat tinggal yang lebih layak,” singgungnya.

Dia meminta agar hasil revisi bisa segera dipaparkan kembali dalam beberapa hari ke depan. Tujuannya jika penetapan anggaran sudah final, maka tim bisa langsung menyampaikannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mendapat rekomendasi untuk dilaporkan ke Wali Kota Samarinda. Jadi pembayaran santunan sudah bisa dilakukan pada pertengahan November.

“Dinas Perkim bisa langsung petakan bangunan yang lebih dulu harus dibongkar. Permintaan saya, kalau bisa utamakan bangunan yang tepat di bibir sungai. Karena Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan segera lakukan penurapan,” tutupnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.