Ramai Tagar #BoikotTVRI Gara-Gara Dirut Baru, Ada Apa?

INTREN.ID, JAKARTA – Nama Iman Brotoseno belakangan ramai dibicarakan publik. Pasalnya sosok pegiat seni hiburan yang baru dilantik sebagai Direktur Utama (Dirut) Pergantian Antar Waktu (PAW) TVRI Periode 2020-2022 itu dikenal kerap menulis pernyataan kontroversial di media sosial.

Salah satunya cuitan tentang video porno yang disebut Iman sebagai konten pemersatu bangsa. Alhasil, cuitan Iman itu mendapat reaksi kemarahan dari netizen. Pasalnya sebagai pejabat publik, hal demikian tidak layak diucapkan.

“Akhirnya kita menemukan bagaimana cara mempersatukan negeri. Ya dengan Bokep,” cuit akun Twitter Iman @imanbr.

Sejatinya cuitan itu adalah unggahan lama pada 21 November 2013. Namun cuitan itu mencuat lagi tatkala Iman dilantik menggantikan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama PAW pada Rabu lalu.

Cuitan Iman tidak sampai di situ. Dia juga rupanya pernah menulis cuitan tentang sejumlah bintang panas dari Jepang yang sedang tren pada tahun 2010. Termasuk menyoroti adegan menelan dalam film panas, di mana pemeran akan mendapatkan bayaran double jika mau menelan.

Netizen pun ramai berkomentar hingga tanda pagar (tagar) #BoikotTVRI dan #DirutBokep sempat beredar di linimasa Twitter. Menanggapi hal itu, Iman mengaku setiap orang memiliki rekam jejak masa lalu. Termasuk bagaimana percakapan di media sosial.

“Apapun itu, setiap orang tentu memiliki masa lalu, termasuk kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Saat 14 tahun lalu, saya sebagai pekerja seni tidak menyangka bahwa, saya akan menduduki jabatan publik di TVRI,” kata Iman.

“Saya bertanggung jawab atas apa yang sudah saya tulis di media sosial dan juga sikap saya sebagai warga negara,” sambung sutradara film 3 Srikandi itu.

Pelantikan Iman sendiri mendapat kritik dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai pelantikan Direktur Utama PAW TVRI periode 2020-2022 oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sebab, salah satu poin kesimpulan dalam rapat dengar pendapat (RDP), yakni meminta Dewas TVRI untuk menghentikan sementara proses seleksi calon dirut.

“Jelas dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (6) UU MD3 yang menyebutkan bahwa keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah,” terang Kharis, Jumat (29/5/2020).

Pelantikan Iman Brotoseno dinilai sebagai bentuk tidak mengindahkan dari hasil keputusan rapat. Pasal 317 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak.

“Langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan dari Komisi I DPR,” sebutnya.

Diketahui, Dewas TVRI resmi melantik Iman Brotoseno menjadi Dirut Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI PAW Helmy Yahya untuk masa tugas 2020-2022 pada Rabu. Ketua Dewas TVRI Arief Hidayat Thamrin menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi Dirut LPP TVRI (PAW) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.