Ramai Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Jawaban Istana

INTREN.ID, JAKARTA – Banyaknya kritik terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan mendapat tanggapan dari pihak istana kepresidenan. Dalam hal ini, kenaikan iuran diklaim dilakukan sesuai perhitungan yang matang.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II KSP bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Abetnego Tarigan mengatakan, dengan angka kenaikan yang direncanakan tersebut, dianggap punya prospek sustainability, keberlanjutan pengelolaan BPJS itu.

“Memang mereka dari Kementerian Keuangan mengatakan perhitungan itu juga sudah memperhitungkan terkait dengan ability to pay dalam melakukan pembayaran,” kata Abetnego, Kamis (14/5/2020).

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, iuran peserta mandiri kelas I naik 87,5 persen dari Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu dan kelas II naik 96,07 persen dari Rp51 ribu menjadi Rp 100 ribu.

Selanjutnya iuran peserta mandiri kelas III baru akan naik tahun depan. Pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri kelas III sebesar 37,25 persen dari Rp 25.500 menjadi Rp 35 ribu.

Sebelumnya, Mahkamah Agung membatalkan Perpres No. 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang memuat soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pada Perpres 75 tahun 2019 yang sudah dibatalkan itu menyebut iuran peserta mandiri kelas I sebesar Rp 160 ribu, kelas II sebesar Rp 110 ribu dan kelas III sebesar Rp 42 ribu.

“Paket di perpres yang baru adalah upaya untuk perbaikan keseluruhan sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Jadi dari kami sendiri di dalam diskusi memperkuat upaya perbaikan tata kelola dari JKN kita,” beber Abetnego.

Dalam perpres No. 64 tahun 2020 itu juga mengatur iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Pusat. Awalnya peserta PBI terbagi menjadi PBI pusat dan PBI daerah atau PBI APBD.

- ADVERTISEMENT -

Artinya, pembayaran PBI bagi 40 persen dari penduduk ekonomi terbawah di Indonesia berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) ditanggung pemerintah pusat. Sedangkan nantinya pemerintah daerah akan menanggung sebagian iuran peserta mandiri Kelas III.

“Jadi yang dibatalkan terkait dengan dilakukan penyesuaian. Kemudian penyesuaian dilakukan pemerintah caranya adalah yang PBI pasti dibayar pemerintah, tetapi yang bukan PBI itu tetap bayar seperti dulu, selebihnya ada bantuan iuran pemerintah,” jelas Abetnego.

Bagi peserta mandiri yang kesulitan membayar tetap ada kesempatan untuk mengajukan diri sebagai peserta PBI melalui perbaikan data di Kementerian Sosial. Kata dia, yang perlu dilihat terus-menerus adalah upaya perbaikan sistem informasi ketersediaan tempat tidur RS sekarang yang sudah online.

“Tidak ada lagi orang ditolak-tolak, kemudian prosesnya lebih cepat dan lain-lainnya,” tambahnya.

Menurut Abetnego, kenaikan tersebut dilakukan demi perbaikan sistem. Agar tidak ada lagi keributan soal defisit BPJS yang justru memperlambat pemerintah dalam penyelesaian tanggung jawab ke rumah sakit.

“Jadi situasinya itu terbuka artinya terbuka untuk warga masyarakat menyesuaikan di kelas mana bahkan termasuk ketika banyak warga kita jadi PBI karena situasi pandemik Covid-19 sehingga banyak keluarga yang jatuh miskin,” ujar Abetnego.

Dia juga mengakui bahwa kondisi negara sedang dalam situasi solid akibat pandemik Covid-19. Pihaknya terbuka bila ada kelompok masyarakat yang mengajukan uji materi ke MA terkait perpres tersebut.

“Setiap warga negara juga berhak menggunakan hak-haknya termasuk menggugat kebijakan pemerintah ke MA, tapi tentu pemerintah harus bisa menjelaskan situasinya kenapa angka-angka ini yang muncul,” tegasnya. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.