PSBB DKI Jakarta Berlaku 10 April, Ini Garis Besar Pelaksanaannya

Delapan Sektor Boleh Beraktivitas, Pemprov Siap Tindak Tegas Pelanggar

INTREN.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jumat (10/4/2020) pekan ini. PSBB ini diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus corona baru (Covid-19), setelah sebelumnya mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI dengan Keputusan Menteri Kesehatan menjadi dasar hukumnya.

Dalam konferensi pers Selasa (7/4/2020) malam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sebenarnya daerah yang dia pimpin sudah menjalankan pembatasan-pembatasan sosial dalam beberapa pekan terakhir. Mulai dari seruan untuk bekerja di rumah, menghentikan kegiatan belajar-mengajar di sekolah dan mengalihkannya menjadi kegiatan belajar di rumah.

“Kemudian menghentikan kegiatan peribadatan di rumah-rumah peribadatan, mengerjakan kegiatan peribadatan di rumah, begitu juga dengan pembatasan sarana transportasi, semuanya sudah kita lakukan selama tiga pekan terakhir ini,” ungkap Anies mengawali penjelasannya.

Namun bila pembatasan sosial yang dilakukan sebelumnya sebatas imbauan, maka pada PSBB terdapat penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan pembatasan sosial yang telah ditetapkan. Jadi bagi masyarakat Jakarta, terhitung sejak 10 April bakal ada komponen penegakan yang diterapkan.

“Karena akan disusun peraturan yang memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikutinya. Jadi kami berharap pembatasan nanti bisa ditaati. Sekaligus menjadi pesan untuk semua, bahwa ketaatan kita untuk membatasi pergerakan, membatasi interaksi, itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengendalikan virus ini,” bebernya.

Diterangkan, ada beberapa prinsip yang akan ditegakkan dalam pembatasan ini. Dengan beberapa pembatasan yang dilakukan sebelumnya tetap diberlakukan. Seperti kegiatan belajar tidak dilakukan di sekolah, melainkan dilakukan di rumah.

Penegasan dilakukan pada fasilitas umum di masa PSBB ini. Semua fasilitas umum baik itu fasilitas umum milik pemerintah maupun tempat hiburan milik masyarakat ditutup. Mulai dari taman, balai pertemuan, gedung olahraga, hingga museum.

Pun dengan kegiatan sosial budaya juga akan dibatasi. Kegiatan-kegiatan seperti pernikahan tidak dilarang tetapi dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan resepsinya yang ditiadakan. “Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perayaan lain seperti khitan, tetapi perayaannya ditiadakan,” tambah Anies.

Lebih lanjut diuraikan, Jakarta adalah kota pusat kegiatan perekonomian di Indonesia. Karena itu dalam mengatur PSBB ini, pemprov membaginya ke dalam tiga sektor utama. Yang pertama adalah pemerintahan yang terus menjalankan fungsinya meliputi Pemprov DKI, TNI, dan juga kepolisian.

“Semua bekerja seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah tetapi pelayanan jalan terus. Karena itu tidak ada yang tutup,” sebut Anies.

Sektor utama berikutnya yaitu dunia usaha. Anies menyatakan kegiatan perkantoran dihentikan kecuali delapan sektor. Yaitu sektor kesehatan; sektor pangan makanan dan minuman; sektor energi seperti air, gas, listrik, pompa bensin; sektor komunikasi baik jasa komunikasi sampai media komunikasi; sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal; sektor logistik distribusi barang; sektor kebutuhan keseharian, ritel seperti warung, toko kelontong yang memberikan kebutuhan warga itu; dan sektor industri strategis yang ada di kawasan ibu kota.

“Jadi semua kegiatan yang lain akan dianjutkan untuk bekerja dari rumah. Sementara delapan sektor ini diizinkan untuk tetap berkegiatan. Untuk sektor kesehatan misalnya, bukan hanya rumah sakit atau klinik. Tetapi juga termasuk industri kesehatan seperti misalnya usaha memproduksi sabun, usaha memproduksi disinfektan, itu sangat relevan dengan sekarang jadi tidak berhenti,” urainya.

- ADVERTISEMENT -

Begitu juga dengan kegiatan organisasi sosial, sambung Anies, yang terkait dengan penanganan wabah Covid-19 bisa terus berkegiatan seperti biasa. Misalnya lembaga-lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola bantuan sosial, atau Non-Government Organization (NGO) di bidang kesehatan dan yang terkait penanganan Covid-19 juga bisa berkegiatan.

Bagi delapan sektor yang tadi dikecualikan, meski diperkenankan berkegiatan, namun mereka semua harus melaksanakan kegiatan dengan mengikuti prosedur dan ketetapan penanganan Covid-19. “Artinya ada penerapan physical distancing, mengharuskan penggunaan masker, ada fasilitas cuci tangan yang mudah, dan melakukan cuci tangan secara rutin,” terang Anies.

Pembatasan juga dilakukan di bidang transportasi khususnya transportasi umum di jakarta. Akan dibatasi jumlah penumpang per kendaraan umum, juga jam operasinya dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Pembatasan ini berlaku untuk semua kendaraan umum di jakarta.

“Untuk kendaraan pribadi secara umum tidak kami larang, tetapi harus ada physical distancing, yang artinya jumlah penumpangnya dibatasi,” lanjut Anies.

PSBB yang akan diberlakukan juga telah memikirkan nasib masyarakat khususnya warga miskin dan rentan miskin yang terdampak PSBB. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat akan menyiapkan bantuan sosial. Bukan hanya pada warga miskin, melainkan juga diberikan kepada mereka dan yang terdampak atas kondisi perekonomian yang turun akibat wabah Covid-19.

“Jadi kami di Pemprov DKI bersama jajaran TNI dan kepolisian, insyaallah mulai Kamis (9/4/2020) akan mulai memfasilitasi distribusi sembako di kawasan-kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan. Masyarakat miskin dan rentan miskin itu semua nanti akan kami distribuskan. Jadi dengan begitu kami berharap kebutuhan masyarakat yang miskin dan rentan miskin bisa kami bantu,” paparnya.

Perihal kebutuhan-kebutuhan masyarakat selama PSBB, Pemprov DKI dengan seluruh jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyiapkan juga fasilitas lewat Pasar Jaya untuk belanja melalui jarak jauh. Hal ini sudah berlangsung selama beberapa minggu di 105 pasar di seluruh Jakarta.

Di sisi lain, Anies meminta seluruh masyarakat menaati ketentuan-ketentuan ini. Dalam hal ini semua pihak harus menjaga bersama-sama keselamatan seluruh warga. Dan itu sangat bergantung pada kedisiplinan melaksanakan pengurangan interaksi ini.

Anies mengurai, ada beberapa catatan penting saat PSBB ini dilaksanakan. Yaitu masyarakat tidak diizinkan melakukan kegiatan kerumunan degan jumlah melebihi lima orang. Bila masih nekat, pemprov bersama TNI dan kepolisian akan melakukan tindakan tegas, melakukan penertiban dan memastikan semua ketentuan PSBB diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Pemprov bersama dengan TNI dan polisi akan melakukan semua langkah dengan tegas. Kita tidak akan melakukan pembiaran dan kami tidak akan membiarkan kegiatan berjalan bila itu berpotensi terjadi penularan. Ini perlu kami garis bawahi, karena kepentingan kita semua adalah mengendalikan penyebaran Covid-19 ini,” ujar Anies.

“Kegiatan patroli akan ditingkatkan, dan kami berharap seluruh masyarakat untuk menaati. Ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi ini untuk kepentingan kita semua. Kalau kita menaati, insyaallah penyebaran covid-19 ini bisa kita kendalikan,” sambungnya.

PSBB ini direncanakan berjalan selama 14 hari atau dua pekan. Namun bisa diperpanjang melihat evaluasi selama dua pekan PSBB berjalan. Untuk peraturan lengkapnya, kata Anies, bakal diumumkan Rabu (8/4/2020). Untuk kemudian disosialisasikan selama dua hari sebelum PSBB benar-benar diberlakukan 10 April 2020. (***)

Reporter: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.