Program Prioritas APBD Kepri 2023 Harus Mampu Menekan Inflasi, Wahyu Wahyudin: Fokus Penguatan Ekonomi Masyarakat

INTREN.ID, BATAM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepulauan Riau (APBD Kepri) Tahun 2023 diharapkan dapat menekan laju inflasi. Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mendorong agar Pemprov Kepri menyiapkan program prioritas yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, penggunaan APBD untuk penguatan ekonomi masyarakat, seperti penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM). Pasalnya, pada bulan September, inflasi bulanan Kepri naik akibat kenaikan BBM menjadi 1,06 persen setelah bulan sebelumnya deflasi 0,5 persen.

“Secara tahunan, Kepri masuk 10 provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia, yakni 6 persen. Dan itu sudah ditegur Presiden Jokowi (Joko Widodo),” kata Wahyu.

Di tengah inflasi yang naik, lanjut dia, Pemprov Kepri seharusnya mengoptimalkan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Karena guru juga terdampak kenaikan BBM, apalagi Pegawai Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara (PTK non-ASN) sudah dua bulan belum bergaji.

“Tahun ini Pemprov Kepri hanya mengajukan 718 formasi PPPK, padahal kebutuhan 3.064 guru,” jelas Wahyu.

Selain itu, sambungnya lagi, kawasan pertanian dan peternakan terpadu bisa menjadi solusi menekan inflasi. Kawasan ini harus ditanami komoditas rentan inflasi seperti cabai dan bawang, minimal Kepri swasembada pangan.

“Pemprov Kepri harus mendata seluruh warga tidak mampu untuk dipekerjakan atau dijadikan mitra di kawasan pertanian dan peternakan terpadu. Ini sebagai salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan. Mereka nantinya akan diberikan pelatihan,” jelas Wahyu.

Di samping itu, Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota harus memperbanyak operasi pasar. Bisa juga membangun pasar induk di tiga daerah yang ramai penduduk. “Di pasar ini pemerintah akan melakukan intervensi harga,” imbuhnya.

Wahyu juga mendorong agar Pemprov Kepri memperbanyak program padat karya dan melanjutkan program kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bunga nol persen. “Sehingga diharapkan agar industri UMKM kembali bergeliat,” katanya.

Terakhir, Wahyu mendesak Pemprov Kepri untuk melobi pusat dalam rangka memperpanjang penghapusan tenaga honorer yang direncanakan Oktober tahun depan.

“Penghapusan honorer akan menambah jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Ini yang harus dihindari,” tutupnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.