Program Deradikalisasi Perlu Ditingkatkan untuk Mencegah Aksi Terorisme, Safaruddin Juga Dorong BNPT Perkuat Kerja Sama Internasional

INTREN.ID, JAKARTA – Pemberantasan terorisme menjadi misi bersama seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki peran strategis untuk mencegah tindak pidana terorisme di tanah. Hal itu terungkap dalam rapat kerja anggaran antara Komisi III DPR RI dengan BNPT, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kamis (25/8/2022).

Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irjen Pol (Purn) Drs H Safaruddin mengapresiasi program-program dan kinerja BNPT yang saat ini dipimpin Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar. Menurutnya, upaya pencegahan aksi radikalisme dan terorisme harus mendapat apresiasi. Kendati demikian, dia mendorong lembaga tersebut untuk meningkatkan program deradikalisasi di dalam negeri.

“Terkait program penanggulangan terorisme kerja sama internasional, itu kan anggarannya sekitar Rp 16 miliar lebih. Apa sebenarnya out put dan out come-nya. Ini kan, Rp 16 miliar kalau digunakan untuk deradikalisasi dalam negeri kan lebih efektif,” kata anggota Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, keamanan, dan hak asasi manusia itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu pun tidak mempermasalahkan adanya kerja sama internasional terkait upaya penanggulangan terorisme. Namun dia kembali menekankan, upaya pencegahan di dalam negeri tetap menjadi prioritas.

“Tapi kan kalau memang dari luar negeri, kerja sama internasionalnya lebih bermanfaat juga enggak masalah. Mohon penjelasan, kira-kira untuk apa ini (kerja sama internasional, Red) pak,” tambah Kapolda Kaltim 2015-2018 itu.

Sementara Boy Rafli menjelaskan, kerja sama internasional meliputi pertukaran informasi, pelatihan penanggulangan terorisme, pengiriman delegasi ke luar negeri, hingga diskusi bersama negara-negara sahabat. Di mana, ada standar internasional yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjadi dasar pembuatan peraturan di dalam negeri.

“Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ada tiga pilar dalam konteks penanggulangan terorisme. Yang pertama pilar pencegahan, yang kedua pilar penegakan hukum, dan yang ketiga pilar kerja sama internasional. Dalam kerja sama internasional itu ada tiga bidang, yang pertama kerja sama bilateral, yang kedua kerja sama multilateral, dan yang ketiga adalah penguatan hukum internasional,” katanya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.