Polda Kepri Amankan Pelaku Human Trafficking

INTREN.ID, BATAM – Ditreskrimum Polda Kepri mengamankan sembilan korban perdagangan manusia atau human trafficking yang akan dipekerjakan ke, Malaysia.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt mengatakan, para korban terdiri dari perempuan berusia 19 tahun hingga 48 tahun.

Ia menjelaskan, pada Sabtu (29/2/2020), personel Ditreskrimum mendapatkan informasi dari Bareskrim Mabes Polri, ada beberapa orang perempuan yang sedang ditampung selama beberapa hari di kawasan Batam Center.

Para perempuan itu lanjutnya akan dipekerjakan ke Malaysia secara ilegal.

“Salah satu korban tidak jadi berangkat dan ingin kembali pulang kedaerah asalnya, tapi oleh pengurus disampaikan jika ingin kembali harus membayar Rp 10 juta,” katanya, Jumat (6/3/2020).

Ia melanjutkan, korban lantas melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya.

Suami korban lantas melaporkan kejadian itu ke polisi. Setelah memperoleh informasi tersebut, personel subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan.

- ADVERTISEMENT -

“Sembilan korban ditemukan di ruko Pesona Niaga Blok C Kota Batam,” jelasnya.

Pihaknya lantas melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Imigrasi Batam.

Para tersangka lanjutnya berhasil ditangkap saat akan pergi ke Singapura.

“Modus operandi pelaku berinisial RT dengan melakukan upaya eksploitasi ekonomi dalam hal pengurusan korban untuk tujuan memperoleh keuntungan atau mendapatkan bayaran yang diperoleh dari hasil mengurus proses keberangkatan para korban yang dipekerjakan,” jelasnya.

Dari penangkapan tersebut, pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu buku catatan warna kuning, satu lembar kertas print out tiket pesawat Lion Air dan enam lembar boarding pass pesawat Lion Air.

Tersangka lanjutnya, dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Atau Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Ancaman hukumannya paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta. (*/tos)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.