PKS Keberatan DPR Tetap Bahas Omnibus Law, Ini Tiga Alasannya

Sebut Bukan Prioritas di Tengah Bencana Nasional Virus Corona

INTREN.ID, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keberatan dengan sikap DPR RI yang tetap membahas rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di tengah pandemi virus corona baru (Covid-19). Setidaknya ada tiga alasan yang menjadikan PKS keberatan RUU ini tetap dibahas.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari PKS, Almuzzammil Yusuf menuturkan, alasan pertama adalah status bencana nasional Covid-19 yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan Negara Indonesia dalam status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan Wabah Covid-19 sebagai bencana nasional,” ungkap Almuzzammil.

Alasan kedua yaitu kontroversi besar yang ditimbulkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Antara lain karena rancangan undang-undang ini dinilai tidak berpihak kepada kalangan buruh. Selain masalah dalam perspektif konstitusional.

- ADVERTISEMENT -

Catatan terakhir PKS kenapa menolak pembahasan RUU ini, lantaran pembahasannya bukan hal yang prioritas untuk saat ini. Dengan keluarnya Perppu UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dalam penanggulangan wabah Covid-19, menunjukkan bahwa bagi presiden kegentingan bangsa ini adalah masalah Covid-19.

“Maka RUU Omnibus Law Cipta Kerja harusnya tidak menjadi prioritas oleh pemerintah untuk dibahas,” sebut Almuzzammil.

“Wabah ini akan menjadi lebih buruk jika pemerintah dan DPR kurang memberi perhatian,” tegasnya. (***)

Reporter: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.