Pilkada Digelar di Masa Pandemi Covid-19, Pemkot Samarinda Imbau Penerapan Protokol kesehatan

INTREN.ID, SAMARINDA – Gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 ini harus dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), beserta camat dan lurah melalui video conference di tempat masing-masing, Selasa (24/11/2020) malam.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Samarinda, Sugeng Chairuddin yang memimpin rapat tersebut menyampaikan perintah Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang agar mematuhi protokol kesehatan.

Ditegaskan Sugeng, agar tidak sampai ada pejabat pemerintah mulai dari lurah hingga pejabat lainnya yang mempertontonkan aktivitas yang bertentangan dengan protokol kesehatan.

“Ini perintah langsung dari Presiden (Joko Widodo) yang berturut-turut turun sampai ke wali kota dengan ancaman apabila ada terlihat kepala daerah berada di kerumunan (membuat aktivitas yang mengumpulkan massa) akan langsung dipecat oleh pusat,” ucap Sugeng.

Sugeng menambahkan, pilkada yang berlangsung pada tanggal 9 Desember nanti juga harus mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat dan mendesain pelaksanaan pilkada benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan.

Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat dalam laporannya mengatakan, persiapan logistik masih terus berjalan. Pelipatan dan sortir surat suara masih terus dilakukan di gudang yang berlokasi di Bukit Pinang.

“Kami kedatangan surat suara sebanyak 594.365 lembar untuk keperluan pemilihan nanti. Semoga malam hari sudah selesai dilipat dan besok kami sudah menjadwalkan untuk mendatangkan para PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara) untuk melakukan pengesetan,” papar Firman.

Selain itu, Firman juga menyampaikan tentang personil pengamanan tempat pemungutan suara (TPS). Mereka akan dibekali pengetahuan terkait protokol kesehatan.

“Pengamanan TPS itu bukan hanya sekadar menjaga TPS saja, tetapi sekarang memiliki fungsi-fungsi terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Termasuk pengamanan TPS yang berjaga di pintu masuk TPS akan memegang thermo gun untuk mengukur suhu tubuh para pemilih dan yang berjaga di pintu keluar bertugas, menyemprot secara berkala kursi-kursi antrean bagi para pemilih,” beber Firman.

Menurut Firman, kesiapan lainnya pihaknya terus melakukan update data bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait layanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga yang belum merekam. Setelah ditelusuri dari data yang mereka olah, ternyata ada sekitar 3 ribuan warga Samarinda yang belum merekam, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

“Saya berterima kasih kepada Disdukcapil dan Pemerintah Kota Samarinda atas layanannya, semoga ini menjadi validasi data yang sudah bersih dari identitas ganda. Kami juga sudah mendata di lapas (lembaga pemasyarakatan), rutan (rumah tahanan), lapas narkoba, dan tahanan Polres,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah mempraktikkan bagaimana KPU Kota Samarinda mendirikan TPS dan memperlakukan pemilih untuk tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Firman menyebutkan nantinya di tiap TPS akan ada satu baju hazmat untuk melayani pemilih yang mungkin tensi atau suhu badannya melebihi 37,3 derajat Celsius.

“Nanti akan disiapkan khusus di TPS untuk mereka menyalurkan pilihannya, termasuk untuk para petugas. Hari ini kami ada kedatangan alat pelindung diri (APD), antara tanggal 27-28 November ini akan mendistribusikan sebagian logistik, baik logistik pemilu maupun APD ke gudang-gudang yang tempatnya sudah kami mohonkan kepada para camat,” ujar Firman.

Yang terakhir namun tak kalah penting tentang formulir C6 (surat udangan pemilih). Dijelaskan Firman, nantinya untuk pemilihan serentak kali ini akan mencantumkan waktu, menurutnya hal itu sebagai pertanda kepada penerima C6 akan berjadwal hadir pada waktu yang tercantum pada undangan tersebut.

“Tetapi bukan berarti ketika pemilih datang di luar jam yang sudah tertera pada C6 itu tidak dilayani. Tidak, tetap akan kita layani. Waktu yang ditentukan itu tidak berlaku baku dan tidak akan menghilangkan hak pilih. Sekali lagi tidak,” pungkasnya. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.