Petahana Bisa Gagal Ikut Pilkada Jika Ketahuan Politisasi Bansos

INTREN.ID, JAKARTA – Adanya dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) Covid-19 membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meradang. Lembaga pengawas pesta demokrasi di Indonesia itu merilis Surat Edaran (SE) terkait larangan kampanye terselubung kepada pemerintah daerah (pemda) dan partai politik (parpol).

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mochamad Afifudin mengatakan, edaran tersebut dikirim ke pemda dan parpol. Dia menegaskan, edaran itu dimaksudkan agar kepala daerah yang ikut kontestasi lagi manghindari politisasi bantuan dari APBD.

Parpol juga diminta mengawasi kadernya yang maju agar tidak memberi bantuan dengan nuansa elektoral. “Demi meningkatkan kualitas demokrasi, perlu kesadaran bersama,” tegasnya.

Sementara Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari menegaskan, politisasi bansos oleh kepala daerah berisiko hukum. Hal itu tertuang dalam pasal 71 ayat 3 UU Pilkada yang melarang kepala daerah menggunakan program yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

- ADVERTISEMENT -

“Bila melanggar larangan, dapat dikenai sanksi pembatalan calon,” ujarnya.

Sanksi pembatalan, lanjut Hasyim, merujuk pada pasal 71 ayat 5 UU Pilkada. (***)

 

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.