Penting Buat Pemda, Begini Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

INTREN.ID, JAKARTA – Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah diterbitkan. Tidak hanya membatasi beberapa aktivitas masyarakat, dalam peraturan yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto itu, juga dijelaskan mengenai tata cara penetapan PSBB.

“Kalau kita lihat penetapan mekanisme satu wilayah, saya jelaskan sebagai berikut. Ada dua kriteria penetapan PSBB satu provinsi dan kota, berkaitan dengan jumlah kasus atau jumlah kematian akibat peningkatan, dan menyebar secara signifikan dan cepat di beberapa wilayah. Ada kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain,” jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes RI, Oscar Primadi dalam konferensi pers di akun YouTube BNPB, Minggu (5/4/2020).

Oscar Primadi. (ist)

 

Selain itu, ada beberapa data yang perlu dilampirkan saat permohonan pengajuan PSBB. Data itu yang akan menjadi penentu apakah PSBB diterapkan di wilayah tersebut atau tidak.

“Permohonan PSBB kepada Menkes harus didukung dengan data dan bukti epidemiologis berupa peningkatan jumlah kasus menurut waktu, peta penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan informasi kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan terhadap kebutuhan dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi, jaring pengamanan sosial, dan aspek keamanan,” ucap Oscar.

Kemudian, lanjut dia, Menkes menetapkan pembahasan pembatasan sosial berskala besar pada wilayah tertentu dalam waktu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan.

“Kita betul-betul responsif terhadap usulan ini. Dan dilaksanakan dengan pertimbangan, tentunya pertimbangan secara cepat yang dilakukan oleh tim yang dibentuk dan memperhatikan Ketua Tim Pelaksanaan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ini,” bebernya.

Kendati demikian, regulasi yang tertuang dalam peraturan tersebut menuai kritikan. Regulasi yang dianggap terlalu panjang dikhawatirkan akan berefek pada penanganan yang lambat. Padahal, Covid-19 menyebar dengan sangat cepat.

“Untuk menanggulangi Covid-19, saya menganggap bahwa regulasi ini terlalu panjang dan rumit. Penanganan Covid-19 harus cepat, efektif, dan efisien. Sedangkan Permenkes 9/2020 tidak efektif dan terkesan sangat birokratis,” kata politisi PAN, Saleh Partaonan Daulay.

“Panjangnya alur birokrasi ini akan memperlambat penanganan virus. Padahal Covid-19 menyebar dengan cepat,” tegas Saleh.

Politisi Demokrat, Irwan juga menyampaikan hal serupa. Kata dia, dalam situasi darurat, dibutuhkan tindakan cepat dan progresif.

“Penyebaran virus sudah tidak terkontrol. Korban juga terus bertambah. Regulasi yang rumit tidak bisa mengatasi persoalan,” ucapnya.

Berikut penjelasan tata cara penetapan PSBB berdasarkan Permenkes 9/2020:

PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/wali kota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mekanisme permohonan tersebut dilakukan sebagai berikut:

  1. Gubernur/bupati/wali kota menyampaikan usulan kepada menteri disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada menteri juga termasuk gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah;
  2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menyampaikan usulan kepada menteri untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu, berdasarkan penilaian terhadap kriteria PSBB;
  3. Permohonan oleh gubernur/bupati/wali kota dapat disampaikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
  4. Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu di wilayah provinsi;
  5. Permohonan dari bupati/wali kota untuk lingkup satu kabupaten/kota di wilayahnya;
  6. Dalam hal bupati/wali kota akan mengajukan daerahnya ditetapkan PSBB, maka terlebih dahulu berkonsultasi kepada gubernur dan surat permohonan penetapan PSBB ditembuskan kepada gubernur;
  7. Dalam hal terdapat kesepakatan pemerintah daerah lintas provinsi untuk ditetapkan PSBB secara bersama, maka pengajuan permohonan penetapan PSBB kepada menteri dilakukan melalui Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Untuk itu, kepada pemerintah daerah yang daerahnya akan ditetapkan secara bersama-sama harus berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
  8. Untuk kecepatan proses penetapan, permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk file elektronik, yang ditujukan pada alamat email [email protected];
  9. Penetapan PSBB oleh menteri dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kajian tersebut berupa kajian epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan, dan keamanan. Untuk itu tim yang dibentuk terdiri dari unsur kementerian kesehatan, kementerian/lembaga lain yang terkait dan para ahli;
  10. Menteri menyampaikan keputusan atas usulan PSBB untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam waktu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan penetapan;
  11. Dalam hal permohonan penetapan belum disertai dengan data dukung, maka pemerintah daerah harus melengkapi data dukung paling lambat dua hari sejak menerima pemberitahuan dan selanjutnya diajukan kembali kepada menteri;
  12. Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
  13. Pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 paling lama disampaikan kepada menteri dalam waktu satu hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Dalam hal waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka menteri dapat menetapkan PSBB dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. Formulir permohonan penetapan PSBB oleh gubernur/bupati/wali kota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, seperti foto di atas.

 

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.