Penghentian Liga 1 Dianggap Force Majeure, Gaji Pemain Dipotong hingga 75 Persen

INTREN.ID, JAKARTA – Wabah Covid-19 memukul dunia sepak bola. Di Indonesia, seluruh kompetisi dihentikan sementara. Klub merana, pemain meradang. Duit jadi musababnya.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/48/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020. Surat yang telah dikirimkan ke klub-klub Liga 1 dan Liga 2 itu, dianjurkan bahwa selama periode waktu Maret, April, Mei Juni 2020, klub boleh hanya membayar 25 persen dari gaji pemain dan stafnya.

Tak sekadar pemotongan, kompetisi musim ini bisa saja berhenti di tengah jalan. PSSI menunda hingga 29 Mei 2020. JIka darurat bencana tidak diperpanjang pemerintah, maka PSSI menginstruksikan PT LIB untuk dapat melanjutkan Liga 1 dan Liga 2 terhitung mulai 1 Juli 2020.

Namun, bila pemerintah memperpanjang status darurat bencana itu setelah 29 Mei, maka Liga 1 dan Liga 2 musim ini akan dihentikan.

Keputusan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan bak buah simalakama. Maju kena, mundur kena. Jika gaji pemain tidak dipotong, klub pasti babak belur. Maklum dalam kondisi kahar ini, tidak ada pemasukan sepeser pun untuk klub.

Bagi pemain, keputusan ini adalah bencana. Mereka mendapatkan gaji yang menurut mereka kecil. Mungkin jika dihitung, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Pro dan kontra terjadi.

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) angkat suara. Mereka mengungkap, banyak pemain Liga 1 dan Liga 2 menerima gaji di bawah upah minimum regional (UMR) akibat pemotongan hingga 75 persen.

“Banyak pemain yang seperti itu, terutama di Liga 2. Ada yang masih bergaji Rp 5 jutaan. Kalau dipotong 25 persen sesuai keputusan PSSI, berarti hanya menerima Rp 1,25 juta, di bawah UMR. Itu tidak pas,” ujar kuasa hukum APPI, Riza Hufaida.

Menurutnya, kondisi itu memberatkan pemain. Apalagi menghadapi pandemi yang mengharuskan masyarakat berdiam di rumah. Belum lagi mulai akhir April akan menjalankan ibadah puasa dan setelahnya merayakan Idulfitri pada Mei 2020.

APPI, lanjut Riza, menyayangkan keluarnya SK tersebut karena bukan produk hasil diskusi dengan pemain atau perwakilannya. Sebab, jika PSSI menyebut menggaji pemain maksimal 25 persen dari yang ada di kontrak, artinya tidak salah jika klub memberikan pemain penghasilan di bawah itu. Dalam praktiknya, ada yang menggaji pemainnya sebesar 10 persen dari gaji yang tertera di kontrak.

Lagi pula, Riza menegaskan bahwa soal kontrak merupakan persoalan internal klub dan pesepak bola, bukan PSSI. Untuk itu, APPI terus berupaya menghubungi PSSI untuk berdiskusi secara resmi membicarakan hal tersebut agar SK soal gaji diperbaiki atau diubah.

- ADVERTISEMENT -

Riza juga menyebut bahwa pihak klub juga harus diajak ke dalam pertemuan, juga pemangku kepentingan lain seperti BOPI, Kemenpora, dan sponsor. Jika agenda tersebut berjalan, APPI ingin mengajukan beberapa konsep penggajian pemain di tengah libur kompetisi, salah satunya adalah memakai batas atas-bawah gaji.

Atau, tetap dengan pemotongan maksimal 25 persen, tetapi dilihat apakah pengurangan sebesar itu membuat gaji pemain lebih rendah dari UMR atau tidak. Kalau iya, berarti besarannya diganti.

“Ini mungkin masuk area teknis tetapi tetap nanti dikembalikan ke pemain dan klub masing-masing. Nantinya ini dapat berupa koordinasi antara pemain dan klub dan dapat pula menjadi kesepakatan umum,” kata Riza.

Sementara, PSSI dipastikan turun tangan memberikan bantuan hukum jika ada klub yang digugat soal pemotongan gaji selama masa force majeure. “PSSI siap memberikan bantuan hukum kepada klub, apabila di kemudian hari ditemukan klub digugat karena melakukan pemotongan gaji,” tegas Iwan Bule, sapaan Mochamad Iriawan.

PSSI memang mengeluarkan imbauan pemberian gaji maksimal 25 persen dari kesepakatan.

“Berkaitan dengan gaji, pada saat keadaan kahar, kami berdiskusi dengan klub. Sehingga disepakati gajinya 25 persen. Meski ada satu-dua yang akhirnya tidak menyepakati, seperti Persita Tangerang yang menggaji 10 persen. Tentu itu menjadi pelajaran dan kami akan lakukan komunikasi dengan mereka,” sambungnya.

Mayoritas klub, baik Liga 1 dan Liga 2 mengikuti anjuran PSSI tersebut. Namun Persita memutuskan memberikan gaji 10 persen kepada pemainnya mulai April hingga Juni.

Tim Pendekar Cisadane beralasan karena telah memberikan gaji penuh bulan Maret. Sehingga gaji 10 persen diberikan di sisa waktu dari April hingga Juni.

Beberapa pemain Persita pun menyatakan tidak menerima keputusan tersebut. Salah satunya pemain asing mereka, Mateo Bustos, yang keberatan menerima gaji 10 persen. (***)

 

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.