Penganiaya Politisi Demokrat Batam Cuma Dituntut Setahun Penjara, Oknum Jaksa Dilaporkan ke Jamwas

INTREN.ID, BATAM – Seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam dilaporkan ke Jaksa Pengawas (Jamwas) dan Kejaksaan Pengawas Pidana Umum (Jamwas Pidum), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis, (23/9/2021).

Laporan oknum Jaksa Kejari Batam tersebut buntut dari tuntutan terhadap terdakwa Herman alias Aman, Rudy Hartono alias Rudy, dan Diyanti Siong alias Cilljne dalam perkara penganiayaan berat terhadap Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam, Helmy Hemilton.

Herlambang Adhi Nugroho yang bertindak sebagai JPU, menuntut ketiga terdakwa masing-masing dengan hukuman satu tahun penjara.

“Membebaskan terdakwa I Herman alias Aman, terdakwa ll Diyanti Siong alias Celline  dan terdakwa III Rudy Hartono alias Rudy dari dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP,” kata Herlambang membacakan tuntutannya.

Dalam tuntutan itu, JPU menyatakan ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

“Melanggar Pasal 170 Ayat(2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum,” katanya.

Penasihat hukum dari Helmy Hemilton, Alwan Hadiyanto mengatakan, pihaknya melaporkan oknum jaksa ke Jamwas dan Jamwas Pidum, karena tuntutan untuk ketiga terdakwa yang terbukti melakukan penganiayaan kepada korban tidak sesuai dengan pasal yang dijerat.

Menurutnya, edelweiss justice dari korban tindak pidana pengeroyokan yang telah dilakukan oleh pelaku dengan tuntutan yang dibacakan JPU sudah tidak sesuai nilai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana Pasal 170 ke (1) dan ke (2) KUHP yang mana ancamannya adalah seharusnya sembilan dan tujuh tahun.

“Masa dituntut hanya setahun. Maka dalam hal ini sudah mencederai nilai-nilai keadilan. Yang dalam hal ini sudah terbukti bahwa korban mengalami luka berat dan patah tulang dan tidak dapat dipulihkan. Maka jika unsur pada 170 KUHP sudah terpenuhi, setidaknya dituntut yang setimpal,” katanya.

Maka harapan dari korban dan tim hukum, memohon kepada Jamwas dan Jampidum untuk dapat melakukan eksaminasi pada kasus ini. Karena tidak sesuai dengan fakta-fakta rumusan di Pasal 170 KUHP.

Pihaknya juga memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat bertindak adil dan memutuskan perkara ini seberat-beratnya atau dengan hukuman yang setimpal berdasarkan nilai kepastian hukum dan nilai keadilan.

“Dalam perkara ini Kepala Kejari Batam tidak cermat memilih JPU. Sehingga perkara yang ditangani itu, bukan dari jaksa yang senior,” keluhnya.

Kejari Batam Pilih Legawa

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Wahyu Octaviandi langsung memberikan tanggapan, Jumat (24/9/2021). Wahyu mengaku legawa atas aksi yang akan dilakukan oleh pihak korban usai sidang pekan ini.

“Silakan jika ingin melaporkan JPU ke Jamwas atau Jamwas Pidum,” ucap Wahyu saat ditemui Intren.id

Menurutnya, aksi yang akan dilakukan oleh pengacara Helmy Hemilton tersebut merupakan hak pelapor atau korban. Dirinya tidak dapat melarang atau menginstruksikan.

“Itukan haknya, saya tidak bisa melarang dan tidak bisa mempersilakan, yang penting laporan itu ada alasan dan bukti-buktinya,” imbuhnya.

Menurutnya, tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Menurut Wahyu, Pasal 90 KUHP yang dikualifikasikan luka berat pada korban tidak terpenuhi, meskipun dalam persidangan telah melampirkan hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit yang merawat korban.

“Dalam hasil visum tidak mengatakan itu luka berat atau tidak,” ungkapnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.