Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP dari DPR RI, Ini Kontroversinya

INTREN.ID, JAKARTA – Sempat menjadi kontroversi, pemerintah akhirnya menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Disebutkan, RUU ini merupakan usulan dari DPR RI. Karena itu pemerintah meminta DPR lebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal sebelum melakukan pembahasannya lebih lanjut.

“Meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan atau elemen-elemen masyarakat,” ungkap Mahfud, Selasa (16/6/2020).

Pemerintah, sambungnya, memutuskan untuk tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR terkait rencana pembahasan RUU HIP.

Mahfud mengklaim sederet alasan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Khususnya berhubungan aspek substansi dari RUU HIP. Kata dia, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) manyatakan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu masih berlaku mengikat. Karenanya tidak perlu dipersoalkan lagi.

TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1996 yang mengatur larangan ajaran komunisme/marxisme, sebut Mahfud, adalah produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Karena itu TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR itu sendiri.

Dalam hal ini pemerintah mengklaim rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan yang disahkan oleh Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Alasan lain penundaan pembahasan ini yaitu pemerintah sedang fokus dalam penangangan pandemi virus corona baru (Covid-19).

- ADVERTISEMENT -

Kontroversi RUU HIP mencuat ke publik lantaran pada salah satu pasalnya berisi klausul Trisila dan Ekasila, tepatnya di Pasal 7 yang berisi tiga ayat. Pada ayat 1 menyatakan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

Kemudian ayat 2, disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu di ayat 3, Trisila dalam ayat 2 terkristailisasi dalam Ekasila yaitu gotong-royong.

Hal inilah yang lantas menimbulkan polemik di masyarakat. Sejumlah kalangan menganggap perubahan konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.

Penolakan secara keras dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia yang mencemaskan bahwa RUU ini adalah celah masuknya paham komunis dan atheis yang bertentangan dengan Pancasila. Sikap MUI kemudian diikuti dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“MUI menolak seluruh isi RUU HIP itu karena satu sama lain saling kontradiksi dan secara tidak langsung mendegradasi Pancasila itu sendiri,” sebut Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi.

Menariknya, dari sederet fraksi di DPR RI, hanya Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU HIP. PKS bakal menerima RUU tersebut bila beberapa catatan dan kritikan diterima. Khususnya terkait TAP MPRS no XXV/1966 dan Trisila. Namun lantaran catatan dan kritikan itu tak dipenuhi, PKS memutuskan tidak ikut menandatangani usulan RUU. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.