Pemerintah Diminta Tak Pakai Istilah New Normal, Ini Lima Alasannya

INTREN.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta tidak menggunakan istilah New Normal atau kenormalan baru. Pasalnya istulah tersebut dianggap membingungkan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Istilah New Normal bisa membingungkan para buruh dan masyarakat kecil di Indonesia. Sebab jika diberi sedikit kelonggaran, yang terjadi di masyarakat justru akan semakin banyak yang dikerjakan,” ungkap Iqbal, Kamis (28/5/2020).

“Akhirnya hal ini justru kembali meningkatkan jumlah masyarakat yang positif terpapar Covid-19,” tambahnya.

Iqbal menyebut masih banyak yang tidak patuh terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apalagi jika diberikan kelonggaran.

Untuk itu, KSPI menyarankan agar pemerintah tidak menggunakan istilah New Normal. Melainkan tetap menggunakan istilah pembatasan fisik yang terukur. Misalnya, untuk kalangan buruh yang bekerja di perusahaan diliburkan secara bergilir untuk mengurangi keramaian di tempat kerja.

“Dengan jumlah orang yang keluar rumah untuk bekerja berkurang, maka pembatasan fisik lebih mudah dijalankan. Inilah yang terukur. Sehingga di samping panyebaran pandemi Covid-19 bisa ditekan, ekonomi bisa tetap bergerak dan tumbuh,” terang Iqbal.

KSPI sendiri menganggap kebijakan New Normal kurang tepat. Setidaknya ada lima alasan mengapa hal itu kurang tepat. Pertama, jumlah orang yang positif corona masih terus meningkat.

“Bahkan pertambahan orang yang positif, setiap hari jumlahnya masih mencapai ratusan,” tutur Iqbal.

Alasan kedua, sejumlah buruh yang tetap bekerja tetapi akhirnya positif terpapar corona. Hal ini bisa dilihat misalnya di PT Denso Indonesia dan PT Yamaha Music, ada yang meninggal akibat positif terpapar Covid-19.

- ADVERTISEMENT -

“Begitu juga di Sampoerna dan PEMI Tangerang, dilaporkan ada buruh yang OPD, PDP, bahkan positif,” ungkapnya.

Alasan ketiga, sambung Iqbal, sudah banyak pabrik yang merumahkan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat bahan baku material impor makin menipis. Bahkan bahan bakunya tidak ada. Sebagaimana yang terjadi di industri tekstil, bahan baku kapas makin menipis.

“Di industri otomotif dan elekrtonik, suku cadang makin menipis. Di industri farmasi, bahan baku obat juga makin menipis. Sementara di industri pertambangan, jumlah ekspor bahan baku menurun,” paparnya.

Kenyataan ini menurut Iqbal menjelaskan bahwa kenormalan baru tidak akan efektif. Akan percuma menyuruh pekerja untuk kembali masuk ke pabrik lantaran tidak ada yang bisa dikerjakan akibat tidak adanya bahan baku.

Alasan keempat yaitu terjadinya PHK besar-besaran di industri pariwisata, UMKM, dan sepinya order yang diterima transportasi online hingga kini belum ada solusi. Bahkan pada industri manufaktur, ancaman PHK terhadap ratusan ribu buruh sudah di depan mata.

Kelima, sambung Iqbal, tanpa kenormalan baru pun sebenarnya masih banyak perusahaan yang masih meminta buruhnya tetap bekerja. Dengan demikian, yang dibutuhkan para buruh dan pengusaha adalah regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku impor bisa masuk dan selalu tersedia di industri.

Di sisi lain dia menilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Karena sebagian perusahaan meliburkan karyawan atau melakukan PHK akibat profit perusahaan menipis bahkan negatif.

“Dikarenakan mereka harus membeli bahan baku dari impor dengan harga dolar dan menjual dengan rupiah yang sudah terpuruk,” tegas Iqbal. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.