Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Ibu Kota Baru untuk Corona

Tenaga Medis yang Menjadi Korban Perlu Mendapat Santunan

INTREN.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Agar anggaran pembangunan IKN dapat dialohkan untuk penanganan virus corona baru (Covid-19) ini.

Desakan itu datang dari Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, pengalihan anggaran untuk penanganan virus Covid-19 yang sudah mewabah hampir seluruh provinsi di Indonesia harus segera dilakukan. Karena Indonesia masih sangat minim dengan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penanganan Covid-19.

Pun demikian, pemerintah dianggap perlu memberikan santunan bagi para tenaga medis yang telah menjadi korban dalam penangananan Covid-19.

“Pemerintah memang telah menyetujui pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur, namun melihat pada penyebaran Covid-19 yang menjadi ancaman serius di tengah masyarakat, sebaiknya rencana pemindahan IKN hendaknya ditunda dulu,” kata Guspardi, Senin (6/4/2020).

Untuk 2020, lanjut dia, total APBN yang telah disepakati adalah Rp 2.540 triliun. Dalam komposisi APBN tersebut, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp 400 triliun, termasuk anggaran pemindahan ibu kota.

“Saya meminta pemerintah secepatnya melakukan pengalihan anggaran dari pos-pos APBN ini, terutama dari anggaran infrastruktur, sehingga penyebaran Covid-19 yang semakin pesat bisa ditekan,” ungkapnya.

- ADVERTISEMENT -

Guspardi menyatakan, keselamatan setiap warga negara harus menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan wabah virus ini. Ketimbang mengutamakan masalah pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah harus memfokuskan kepada tindakan extraordinary untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis Pandemi Covid-19. Fokus kepada penyebab utama bukan akibatnya (ancaman krisis ekonomi),” bebernya.

Guspardi menegaskan, rakyat Indonesia lebih membutuhkan persoalan keterjaminan kebutuhan bahan pangan, perlindungan keselamatan, dan terjaminnya kesehatan dalam menghadapi pandemi virus Covid-19.

“Pemerintah hendaknya menghentikan dahulu upaya melanjutkan rencana pindah IKN dan pembangunan Ibu Kota baru. Ini mengingat kondisi keuangan negara yang juga terbatas,” terang Guspardi.

Untuk itu dia berharap kebijakan pemerintah untuk memperluas program perlindungan sosial. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin dan rentan miskin bisa segera direalisasikan.

“Tetapi yang perlu juga mendapat perhatian adalah para pekerja informal dan UMKM yang jumlahnya mencapai 59 juta jiwa itu harus mendapat keberpihakan yang nyata. Harus ada insentif fiskal yang layak bagi mereka,” pungkas Guspardi. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.