Pemerintah Belum Ganti Pembiayaan Pasien Corona di Rumah Sakit

MHKI Khawatir Pelayanan kepada Masyarakat Bisa Terhenti

INTREN.ID, JAKARTA – Pemerintah disebut belum mengganti pembiayaan pasien virus corona baru (Covid-19) yang dirawat di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Hal ini diungkapkan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI).

“Hingga hari ini pembiayaan pasien Covid-19 di rumah sakit maupun di FKTP belum mendapat penggantian (dari pemerintah),” kata Ketua Umum DPP MHKI dr Mahesa Paranadipa Maikel, Senin.

Mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, dana UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pembiayaan penyakit yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) atau wabah sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2020. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 238 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2020.

Dari Kepmenkes ini, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1116 Tahun 2020 pada tanggal 9 April 2020. Surat ini ditujukan kepada dinas kesehatan dan direktur rumah sakit seluruh Indonesia perihal wajib lapor kasus Covid-19.

Namun di tengah berjalannya proses klaim tersebut, rumah sakit maupun FKTP belum memperoleh penggantian pembiayaan pasien Covid-19 dari pemerintah. Padahal beban rumah sakit dan FKTP selama wabah corona cukup berat.

“Hal ini disebabkan penurunan kunjungan jumlah pasien ke fasilitas kesehatan,” sebut Mahesa.

- ADVERTISEMENT -

Ditambah lagi adanya surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor 1118 tertanggal 9 April 2020 yang berisi imbauan untuk tidak praktik rutin kecuali emergency. Akhirnya pemasukan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit dari klaim ke BPJ Kesehatan maupun dari pasien umum menurun drastis.

“Bagi FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak memiliki banyak pengaruh karena ditopang dengan dana kapitasi. Namun problem di FKTP adalah belum jelasnya mekanisme klaim pelayanan pasien Covid-19,” sebutnya.

Akibat situasi tersebut, beberapa rumah sakit akhirnya terpaksa memungut biaya dari pasien termasuk pasien tergolong tidak mampu. Bahkan ada rumah sakit yang mewajibkan setiap pasien, tidak hanya pasien suspek, melakukan pemeriksaan rapid test maupun polymerase chain reaction (PCR).

Hal tersebut makin memberatkan pasien ketika ingin mendapatkan layanan di rumah sakit. Pasien jaminan BPJS Kesehatan yang keluhan sakitnya tidak berkenaan Covid-19 seharusnya tidak dibebankan biaya tambahan karena telah dijamin dengan dana JKN.

Karenanya Mahesa meminta pemerintah untuk mengatasi masalah pembiayaan ini. Apalagi mengingat makin bertambahnya kasus Covid-19 sehingga rumah sakit dan FKTP tetap bisa melayani masyarakat.

“Selain itu, perlindungan bagi seluruh petugas kesehatan harus juga diperhatikan dengan serius. Jika rumah sakit tidak lagi mampu membayar gaji dan jasa medik, dikhawatirkan pelayanan akan terhenti. Tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar dijalankan,” tegas Mahesa. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.