Pemerintah Bakal Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, Ini Alasannya

INTREN.ID, JAKARTA – Pemerintah bakal kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai Juli 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kenaikan itu demi menjaga keberlanjutan operasional lembaga tersebut.

“Meski terjadi kenaikan iuran, pemerintah tetap memberikan subsidi bagi peserta peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Khususnya peserta mandiri kelas III BPJS,” beber Airlangga, Rabu (13/5/2020).

Menurut dia, kenaikan iuran ini untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Untuk itu, ada iuran yang disubsidi pemerintah. Sementara untuk yang lain diharapkan jadi iuran yang bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan itu selalu ada dua. Ada kelompok masyarakat yang disubsidi dan ada yang membayar iuran, dipotong untuk iuran. Tetapi terhadap keseluruhan operasionalisasi BPJS, dirasakan perlu subsidi pemerintah,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Pemerintah diketahui baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 34 Perpres diatur mengenai besaran iuran bagi peserta mandiri segmen PBPU dan BP.

Iuran peserta mandiri kelas I menjadi Rp 150.000. Iuran ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 80.000. Kemudian, Iuran peserta mandiri kelas II menjadi Rp100.000 dari Rp51.000.

Iuran peserta mandiri kelas III tetap sebesar Rp 25.500 karena pemerintah memberikan subsidi Rp 16.500 dari Rp 42.000. Pasal 34 ayat 6 Perpres tersebut menjelaskan, ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Kendati demikian, pada 2021 mendatang, subsidi yang dibayarkan pemerintah untuk peserta mandiri kelas III menjadi Rp7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000.

Pada akhir 2019, pemerintah juga sempat menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran tersebut. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.