Pemda Diminta Cairkan NPHD Pilkada Serentak Sebelum 15 Juni

INTREN.ID, JAKARTA – Pemerintah daerah (Pemda) diminta segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020. Tujuannya agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tahapannya pada 15 Juni 2020.

Permintaan itu datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia berharap sebelum tanggal 15, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki anggaran. Pasalnya tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni.

“Sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui adendum NPHD,” sambung Tito, Senin (8/6/2020).

Lebih lanjut mantan Kapolri itu memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Pemda diminta menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.

Tito menyebut realisasi anggarannya dari provinsi sudah mencapai 42 persen, tinggal 57 persen. Sementara kabupaten/kota sudah merealisasi sebanyak 41,68 persen.

“Sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi, masih kurang 50-an persen yang belum terealisasi,” urainya.

- ADVERTISEMENT -

Bagi daerah yang belum merealisasikan, diminta agar duduk bersama dengan KPUD dan Bawaslu daerah. Untuk menghitung penambahan sekaligus efisiensi mata program kerja anggaran dari KPUD dan Bawaslu.

Melalui Ditjen Keuangan Daerah, Tito mengklaim pihaknya telah melakukan pengecekan untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan di luar NPHD.

“Sebanyak 129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan. Dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya 57 daerah. Menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD-nya, mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing,” bebernya.

Tito juga memastikan agar anggaran penyelenggara pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga. Karena urgensinya untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.

“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong. Berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Red.),” tegasnya. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.