Pelaku Illegal Logging Disidang Pakai Video Conference

KLHK Terapkan Physical Distancing di Kutai Barat

INTREN.ID, KUTAI BARAT – Ada yang menarik dalam sidang kasus illegal logging dengan terdakwa Mansur bin Delewa (50) asal Sulawesi Selatan. Sidang yang digelar Senin (30/3/2020) itu dilakukan melalui video conference oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, menghadirkan terdakwa secara online dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, melalui penyidik, juga menghadirkan para saksi dengan cara yang sama. Termasuk penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Kalimantan.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Subhan menyampaikan, kasus ini berawal ketika terdakwa didapati memiliki, menguasai, dan mengangkut kayu hasil illegal logging.

“Bersama pelaku, kami amankan kayu olahan jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 317 batang, dengan truk Isuzu (KT 8779 VC), di kilometer 45, Jalan Hauling HTI PT. Kelawit, di Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, 2 November 2019 lalu,” jelas Subhan.

Dia menguraikan, setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik Gakkum LHK bersama dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kaltim  menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap kedua kepada Kejaksaan Negeri Sendawar, Kabupaten Kutai Barat.

“Terungkapnya kasus illegal logging ini merupakan kerja sama yang baik antara Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Negeri Sendawar, serta BPHP Wilayah IX Samarinda dan BPKH Wilayah IV, Samarinda,” sebut Subhan.

- ADVERTISEMENT -

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengatakan, penggunaan video conference ini merupakan terobosan dalam penegakan hukum.

“Kami mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Sendawar Kutai Barat,” kata Rasio.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona. Juga sebagai penerapan physical distancing demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Rasio menambahkan, proses penegakan hukum yang terus dilakukan terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini, menunjukkan negara terus hadir untuk melindungi sumber daya alam. Juga melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Menindaklanjuti arahan Menteri LHK, kami tidak akan berhenti untuk melakukan pengawasan, dan menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan,” tegas pria yang karib disapa Roy ini.

Adapun Mansur bin Delewa atas perbuatannya dijerat dengan Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat 1 dan Ayat 2 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.