Pekerja Batam Tolak Omnibus Law yang Bisa Jadikan Buruh seperti Budak

INTREN.ID, BATAM – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam dan lainnya melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak draf omnibus law RUU cipta kerja di halaman Graha Kepri, Batam Center, Selasa (25/8/2020).

Kedatangan ratusan buruh yang disertai hujan deras tersebut secara tegas untuk menolak draf omnibus law RUU cipta kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR.

Panglima FSPMI Kota Batam Suprapto secara tegas menyampaikan pihaknya tidak menolak pembahasan omnibus law RUU cipta kerja. Akan tetapi menolak pengesahan draf RUU cipta kerja yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR.

“Menolak omnibus law draft yang diserahkan pemerintah ke DPR RI,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga masih terus mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih dilakukan dengan alasan dampak pandemi virus corona baru (Covid-19).

“Kami masih akan terus menolak jika tidak ada perubahan. Karena RUU yang telah kita ketahui sangat tidak manusiawi untuk para pekerja. Hak-hak para pekerja dan buruh diketahui 90 persen dipangkas habis di sana,” ungkapnya.

Menurut Suprapto, jika omnibus law disahkan, para pekerja tidak akan pernah menerima pesangon lagi. Karena yang ada hanya pekerja kontrak.

“UMK akan hilang, begitu juga UMSK pun hilang yang ada hanya UMP. Jadi jangan bermimpi kita akan sejahtera dengan adanya omnibus law Ini. Omnibus law ibarat rentenir, kita bekerja tetapi tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita.” ungkapnya.

Tak sampai di situ, para driver ojek online yang mengikuti aksi unjuk rasa juga menyampaikan tuntutannya. Yaitu berharap Insentif driver gojek bisa dikembalikan serta menolak program Berkat.

Lanjut Suprapto, pihaknya ingin bertanya kepada institusi terkait dan pengambil kebijakan rancangan omnibus law tersebut.

“Apakah menyejahterakan rakyatnya, pekerjanya, atau malah menjadikan dan mengeksploitasi SDM di Indonesia ini menjadi budak di negeri sendiri,” terangnya.

“Kami meminta dukungan dari Pemerintah daerah untuk ikut menolak rancangan UU ini. Mengingat jika UU ini disahkan, maka Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya diputuskan dan diatur di pusat bukan di daerah,” tandas Suprapto. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.