- ADVERTISEMENT -

- ADVERTISEMENT -

- ADVERTISEMENT -

Partai Demokrat Batam Advokasi Warga Perumahan Yafindo Terkait Fasilitas Musala

INTREN.ID, BATAM – Respon cepat diambil DPC Partai Demokrat Kota Batam. Usai mendengar aspirasi masyarakat di Perumahan Yafindo, wakil ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam, Helmy Hemilton langsung menerjunkan ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi Kepartaian (BPOKK) Partai Demokrat Batam, Rahmad Sukri Hasibuan, untuk bertemu dengan warga.

Rahmad mengungkapkan, permasalahan yang terjadi pada warga perumahan tersebut, yang tidak memiliki fasilitas umum (fasum) berupa musala. Akhirnya warga berswadaya membuat musala dengan menyewa lahan di salah satu rumah. Bamun hal tersebut mendapatkan penolakan dari pihak pengelola.

Menurut Rahmad, dengan persentasi 80 persen warga muslim yang berada di perumahan tersebut, telah selayaknya terdapat satu bangunan masjid atau musala yang disiapkan oleh pihak pengelola, bukan dari swadaya masyarakat.

“Ada aspirasi dari warga setempat yang sampai ke Bang Helmy Hemilton dan menginstruksi saya langsung ke lapangan,” ucap Rahmad.

Pihaknya berharap, pertemuan yang dilakukan dengan pemerintahan, Kecamatan Sagulung bisa segera menemui jalan keluar.

Ketua musala perumahan tersebut, Agus menyampaikan rasa terima kasih kepada Partai Demokrat yang telah tanggap cepat membantu mengadvokasi permasalahan tersebut.

Dia berharap, masyarakat Perumahan Yafindo bisa segara bertemu dengan pihak pemerintahan dan pengelola perumahan untuk segara mendapatkan kejelasan terkait pengadaan musala di perumahan tersebut.

“Ini sudah menjadi kebutuhan, baiknya bisa segera dibereskan permasalahan ini,” harapnya.

- ADVERTISEMENT -

Sementara itu, Lurah Tembesi, Muhammad Arfie mengungkapkan permasalahan yang terjadi di perumahan dengan penduduk sebanyak 150 KK tersebut.

Kata dia, Perumahan Yafindo yang berlokasi tidak jauh dari kantor Kecamatan Sagulung tersebut akan dibangun dalam dua tahap, tahap satu dan tahap dua. Saat ini tahap satu memang telah rampung dibangun dan telah dihuni, namun memang tidak memiliki musala.

“Saya juga sudah cek ke BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) memang tidak ada lahan yang diperuntukkan untuk fasum pada tahap satu. Pembangunan fasum akan dilakukan pada tahap dua,” kata Arfie.

Namun dengan keinginan kuat masyarakat muslim untuk beribadah secara berjemaah, membuat pihak masyarakat menyewa lahan di salah satu rumah yang dijadikan sebagai tempat musala. Akan tetapi pihak developer tidak menyetujui hal tersebut.

“Mungkin pihak developer kurang menyetujui, karena penggunaan toa yang mengganggu masyarakat nonmuslim di kawasan tersebut,” ungkapnya.

Lanjutnya, dalam waktu dekat pihak kelurahan juga sudah mengarahkan warga muslim untuk bisa duduk bersama warga nonmuslim yang tinggal dikawasan tersebut, untuk bisa membicarakan hal ini.

“Dengan rasa toleransi yang ini, saya rasa hal ini bisa diselesaikan dengan segera,” tutupnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.