“Pancasila Rumah Bersama, Bukan Segelintir Orang”

Oleh Farkhan Evendi, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia

INTREN.ID, JAKARTA – Baru-baru ini publik Indonesia ramai-ramai membicarakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebuah rancangan undang-undang yang merupakan inisiasi dari DPR RI dan sudah mulai dibahas sejak Februari 2020.

Namun seiring berjalannya waktu, RUU ini mulai memunculkan kontroversi dari berbagai elemen masyarakat. Gugatan serta penolakan muncul utamanya didasarkan pada kekhawatiran akan terjadinya degradasi atas marwah Pancasila sebagai sebuah landasan filosofis serta dasar negara yang dijadikan sumber utama dari segala hukum yang berlaku di Indonesia.

Sehingga sebagai sebuah dasar negara kehadirannya telah memiliki kedudukan dan dasar yang kuat, maka sejatinya Pancasila tidak memerlukan sebuah penafsiran kembali baik yang bersifat menyempitkan maupun memperluas secara spesifik.

Jika kita melihat dari tujuan dibentuknya rancangan undang-undang ini sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan umum RUU HIP Pasal 1, yang berbunyi “Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.”

Dari bunyi pasal 1 ketentuan umum RUU HIP tersebut terdapat sebuah kerancuan berpikir, di mana dengan menyebutkan tujuan sebagaimana tercantum di atas seolah-olah RUU ini menegaskan bahwa selama ini, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, ternyata tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar pembangunan bangsa dan negara. Tentu saja ini merupakan cara berpikir yang ngawur, maka tidak salah ketika ada pihak yang menolak RUU HIP ini dikarenakan khawatir akan memunculkan kerancuan dalam sistem ketatanegaraan kita.

Selain itu misalnya, jika kita melihat Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 12 Agustus 2011. Dalam Pasal 2 ditegaskan: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum.” Dari situ bisa kita pahami jika Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, mengapa kehadirannya perlu untuk diundangkan kembali? Disitulah letak kerancauan berpikir RUU HIP itu berada.

Tak Perlu Memonopoli Tafsir Pancasila

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sebenarnya upaya untuk memunculkan tafsir tunggal atas Pancasila bukan kali pertama terjadi. Di zaman Orde Lama kita mengenal yang namanya Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPIN), kemudian di zaman Orde Baru kita mengenal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (PPPP). Namun bagaimana nasib keduanya dalam proses sejarah bangsa Indonesia? Di sinilah pentingnya kita belajar sejarah, agar sebagai bangsa kita mampu mengambil keputusan yang tepat untuk kemajuan bangsa ke depan atau minimal tidak mangulangi kesalahan yang sama layaknya yang terjadi di masa lalu.

Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, upaya untuk lebih membumikan Pancasila dari ide dan gagasan besar menjadi sebuah pedoman yang bisa diterapkan dalam laku keseharian rakyat Indonesia sudah dimulai. Pada masa itu Presiden Soekarno mengenalkan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapin), konsep tersebut diambil dari pidato-pidato Presiden Soekarno setiap peringatan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Selain Tubapin kita juga mengenal istilah Nasionalis, Agamis, dan Komunis (Nasakom), konsep yang diperkenalkan oleh Soekarno sebagai upaya menyatukan ideologi-ideologi besar yang berkembang di Indonesia.

Namun, momentum politik pasca lengsernya Soekarno sebagai presiden membuat keduanya seolah-olah tidak berguna sama sekali bagi pembangunan bangsa Indonesia. Adalah Orde Baru, dengan berbagai upaya mencoba untuk menyingkirkan semua itu dari ingatan bangsa Indonesia, atau lebih tepatnya Orde Baru ingin meletakkan dasar pembangunan bangsa dengan cara menghilangkan embel-embel Soekarno secara menyeluruh. Maka tak heran jika pada masa Orde Baru tanggal 1 Juni tak pernah diingat sebagai hari penting Pancasila, bahkan Orde Baru menciptakan momentumnya sendiri tentang Pancasila yakni ditanggal 1 Oktober.

Kemudian, di masa Orde Baru kita mengenal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (PPPP) yang diatur melalui Ketetapan MPR No. II tahun 1978 Tentang Ekaprasetya Pancakarsa. Orde Baru membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) sebagai badan pelaksana dari PPPP. Namun lagi-lagi upaya membengun landasan penafsiran Pancasila tidak mampu bertahan akibat momentum politik yang berubah.

- ADVERTISEMENT -

Dari keduanya baik tafsir Pancasila versi Orde Lama maupun Orde Baru seharusnya kita sebagai pelaku sejarah bangsa Indonesia bisa belajar, bahwa Pancasila adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Sehingga tafsir tunggal atas Pancasila pada dasarnya tidak diperlukan, biarlah bangsa Indonesia hidup dengan cara membersamai Pancasila tanpa ada anggapan tafsir versi Orde Lama adalah kebenaran dan tafsir Orde Baru adalah kesalahan, ataupun sebaliknya. Mari kita letakkan versi Pancasila dari kedua zaman itu sebagai bagian dari aspek historis Pancasila yang tidak bisa dilepaskan. Maka sejatinya kita tidak lagi memerlukan tafsir terbaru dari Pancasila, agar tidak ada lagi perpecahan di dalam tubuh bangsa Indonesia.

Pancasila jangan lagi menjadi alat monopoli penguasa, jika tidak hati-hati RUU HIP pada dasarnya juga berpotensi untuk menjadi alat penguasa memonopoli kekusaan. Karena melalui RUU HIP pancasila mengalami penyempitan makna dan menghilangkan keutuhan aspek historis sejak tanggal kelahirannya hingga hari ini.

Bagaimana Kita Harus Bersikap?

Kehadiran Pancasila sebagai landasan filosofis, ideologi, serta dasar negara harus dilihat sebagai hasil dari pergulatan ide dan tafsir bersama atas pengalaman sejarah yang nyata. Artinya kita harus menyadari betul bahwa Pancasila bukan semata merupakan wahyu atau hadiah dari langit. Ia berkaitan erat dengan proses sejarah bangsa Indonesia, maka untuk menjaganya harus pula melalui proses refleksi mendalam atas keadaan materil bangsa Indonesia mutakhir. Pancasila karenya harus diletakkan sebagai alternatif dari berbagai ideologi yang berkembang serta tatanan global yang tidak memberikan keberpihakan kepada struktur sosial, politik, dan ekonomi baru yang berkeadilan dan merdeka.

Tanpa perlu dituangkan dalam undang-undang tersendiri, sudah seharusnya Pancasila diletakkan sebagai indakator keberpihakan serta semangat perubahan dalam setiap produk kebijakan yang dilahirkan semua lembaga pemerintahan baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Misalnya saja, jika dirasa ada yang salah dalam sistem politik kita entah itu disebabkan karena menguatnya politik identitas berbasis agama dan lain sebagainya. Maka cukuplah yang dijadikan fokus utama perbaikan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya. Atau dalam hal lain misalnya di sektor ekonomi, yang menjadi fokus utama seharusnya adalah mempertanyakan kembali apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal ekonomi hari ini sudah sesuai dengan semangat Pancasila?

Misalnya kita bisa ambil contoh spesifik bidang ekonomi, apakah Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang hari ini sedang dibahas sudah mencerminkan tatanan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana cerminan Pancasila atau justru RUU Cipta Kerja tersebut mengarah pada barbarisme ekonomi, dimana ekonomi berjalan tanpa memedulikan dampak kerusakan lingkungan dan keadilan bagi yang lemah.

Selain itu, dalam proses penyelesaian polemik RUU HIP jangan hanya berhenti pada tataran intrik politik belaka. Mengingat respon publik yang luar biasa atas isu ini, maka kita harus gunakan kesempatan ini untuk melakukan kritik dan otokritik secara besar-besaran terhadap perjalanan bangsa Indonesia selama ini. Ini adalah momentum yang tepat untuk kembali duduk bersama, merumuskan arah pembangunan bangsa ke depan.

Agar Pancasila benar-benar diletakkan pada tempat yang tepat, sehingga dapat memandu kita menuju bangsa Indonesia yang maju, makmur, adil, dan sejahtera. Lebih dari itu, dengan bersatunya segenap elemen bangsa, kita berharap diberikan kekuatan semoga pandemi Covid-19 segera berakhir di negeri ini. (***)

 

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.