- ADVERTISEMENT -

- ADVERTISEMENT -

Ombudsman Kepri Sebut Ketetapan Tarif Tertinggi Rapid Tes Hanya Rp 150 Ribu

INTREN.ID, BATAM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya menentukan tarif Rapid Diagnosis Test (RDT) bagi Indonesia. Yaitu melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan No: HK.02.02/I/2875/2020 yang ditandatangani Dirjennya, Bambang Wibowo (6/7/2020) kemarin setelah sebelumnya Ombudsman RI menyerukan hal tersebut.

Di dalam SE disebutkan, besaran batasan tarif tertinggi rapid test antibodi adalah Rp 150 ribu. SE tersebut langsung ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan baik di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Direktur RS, PERSI, Asosiasi Klinik, PKFI, Asosiasi Dinas Kesehatan dan Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI).

Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan, Ombudsman telah merespon kebingungan publik atas harga rapid test yang dilaksanakan fasilitas kesehatan. Lantaran dianggap sangat mahal dengan harga berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 1 juta.

“Hasil rapid test ini menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang akan bepergian menggunakan maskapai penerbangan dan jalan darat antar provinsi. Tarif dianggap sangat memberatkan di tengah beban ekonomi di masa pandemi yang mempengaruhi pendapatan masyarakat,” kata dia.

Diungkapkan, Ombudsman sendiri pernah melakukan kajian bahwa biaya material dan jasa pelaksanaan tes ini tidak sampai Rp 100 ribuan. Sehingga Ombudsman menduga untuk mendapatkan layanan pemeriksaan rapid test antibodi ini memanfaatkan masyarakat demi mencari keuntungan.

- ADVERTISEMENT -

Ombudsman RI Perwakilan Kepri berharap dengan telah ditentukannya batasan tarif tertinggi ini maka seluruh penyelenggara layanan pemeriksaan rapid test antibodi di Batam dan daerah lain di Kepri harus menyesuaikan tarifnya sesuai SE ini.

“Kami harap semua fasilitas kesehatan harus menerapkan tarif tertinggi Rp 150 ribu untuk yang akan melakukan tes mandiri guna keperluan perjalanan udara,” ujar Lagat.

Kemudian Ombudsman berharap kepatuhan paling utama ditunjukkan fasilitas kesehatan (faskes) yang dimiliki oleh pemerintah atau yang dibantu pemerintah dan diikuti oleh fasilitas lain yang dimiliki swasta.

“Ombudsman Perwakilan Kepri akan melakukan pengawasan terhadap pengenaan tarif tertinggi ini untuk memastikan semuanya mematuhinya,” tegasnya. (***)

Reporter: Agung Maputra

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.