Ombdudsman Kepri Minta Pemerintah Daerah Komitmen PPDB Tanpa Penyimpangan

INTREN.ID, BATAM – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti sejumlah rencana dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Yaitu rencana Gubernur Kepri menjanjikan menerima semua pendaftar PPDB yang tidak diterima di sekolah negeri tingkat SMA/SMK melalui sistem zonasi.

Juga rencana Wali Kota Batam yang menjamin akan menerima semua pendaftar yang tidak diterima di sekolah negeri untuk tingkat SD dan SMP melalui hasil seleksi sistem zonasi.

Dalam hal ini agar pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas pembelajaran di sekolah, Ombudsman meminta adanya penyediaan dan pelaksanaan sesuai standar sarana prasarana sekolah dan kecukupan guru yang seharusnya.

“Agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tetap memegang komitmen penyelenggaraan PPDB tahun 2020 tanpa penyimpangan khususnya menyangkut jumlah Rombongan Belajar dan Rencana Daya Tampung yang telah direncanakan,” tulis Ombudsman Kepri dalam siaran pers yang diterima intren.id.

Terhadap para calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri melalui sistem zonasi karena keterbatasan kuota, maka disarankan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Pendidikan dapat mempertimbangkan beberapa kebijakan.

Di antaranya memaksimalkan pemenuhan daya tampung sekolah yang belum terpenuhi sesuai rencana dengan konsekuensi pihak orang tua bersedia bersekolah di sekolah negeri yang jauh dari domisilinya.

Kemudian menerima semua calon siswa yang belum tertampung melalui sistem zonasi dan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta untuk menggunakan sarana prasarana dan guru sekolah swasta sambil menunggu proses pembangunan ruang kelas baru atau sekolah baru selesai.

Lalu menjalin kerja sama dengan pihak sekolah swasta untuk menampung semua para calon siswa. Untuk meringankan biaya sekolah yang akan ditanggung orang tua maka Pemerintah Provinsi memberikan bantuan biaya operasional ke sekolah swasta melalui skema BOS, BOSDA dan bantuan lainnya.

“Apabila tetap memaksakan menerima semua calon siswa yang belum tertampung disekolah negeri dengan menambah Rombongan Belajar maka Dinas Pendidikan harus meminta izin kepada Menteri Pendidikan,” sebut Ombudsman.

Berdasarkan evaluasi PPDB tahun lalu, Ombudsman RI Perwakilan Kepri Riau telah memberikan saran koreksi pada Gubernur Kepri dan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yaitu agar melaksanakan PPDB tahun ajaran 2020/2021 sesuai rombongan belajar dan rencana daya tampung yang tersedia.

Berikutnya agar fokus memenuhi/melengkapi/meningkatkan standar penyelenggaraan pendidikan di semua sekolah yang peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 lalu melebihi kuota.

“Ombudsman RI Perwakilan Kepri akan tetap memantau proses PPDB 2020 untuk tingkat SD/SMP dan SMA/SMK sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 dan peraturan turunan lainnya,” tutup Ombudsman. (***)

Editor: Lukman Maulana

Get real time updates directly on you device, subscribe now.