Muncul Petisi Penolakan Lanjutan Tahapan Pilkada 2020

INTREN.ID, JAKARTA – Nasib Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kian tak jelas. Menjelang rapat dengar pendapat, Rabu (27/05/2020) mendatang, muncul petisi penolakan pesta demokrasi yang rencananya digelar 9 Desember mendatang.

Adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat yang membuat petisi. Gabungan dari beberapa organisasi itu menolak tahapan dan pelaksanaan kenduri demokrasi lantaran masih terjadinya pandemi Covid-19. Hal itu dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah pasien terpapar virus beralias corona.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengungkapkan, petisi tersebut dimotori Perludem, Netfid, Netgrit, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, PUSaKO Universitas Andalas, dan Rumah Kebangsaan.

- ADVERTISEMENT -

“Jumlah pasien positif Covid-19 terus mengalami peningkatan. Jika tahapan dimulai bulan depan akan sangat rentan. Karena ada sejumlah tahapan yang menciptakan pertemuan. Seperti pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan,  kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil,” bebernya.

Pihaknya pun mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan pemerintah tidak memaksakan pilkada tahun ini. “Dilaksanakan di 2021, paling lambat bulan September,” tegasnya. (***)

 

Editor: Guntur Marchista Sunan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.